Kemenkumham

Jakarta  — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Daerah Khusus Jakarta melaksanakan apel pagi bersama dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. Bertempat di Lapangan Upacara Kantor Wilayah, Senin (21/04/2025), Apel ini diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta, beserta seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Heri Azhari serta Kepala Divisi Perundang – undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila. Kegiatan Apel Pagi dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum selaku pembina apel,Andi Yulia Hertaty, yang menyampaikan amanat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi. 

Dalam amanatnya, Menteri Arifah menyampaikan bahwa Hari Kartini merupakan momen penting untuk mengenang dan meneladani perjuangan Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi perempuan Indonesia. Kartini diyakini sebagai simbol keberanian dalam menyuarakan ketidakadilan dan mendorong kesetaraan, khususnya dalam akses terhadap pendidikan dan peran sosial.

“Semangat Kartini hidup dalam diri setiap perempuan Indonesia—dalam berbagai peran, usia, dan profesi. Tak ada peran yang terlalu kecil untuk menciptakan perubahan,” demikian disampaikan dalam amanat tersebut.

Peringatan ini juga menjadi panggilan untuk terus menciptakan ruang yang setara, bebas dari diskriminasi, dan memberdayakan perempuan dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan semangat Kartini, diharapkan seluruh elemen bangsa, termasuk jajaran Kementerian Hukum, turut mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan.

Apel pagi ini menjadi refleksi dan komitmen bersama untuk terus menghidupi nilai-nilai perjuangan Kartini dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Jakarta – Tantangan yang semakin kompleks dan dinamis dalam sektor hukum mendesak adanya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kompeten, profesional, dan inovatif. Kementerian Hukum (Kemenkum) merespon cepat hal tersebut dengan membuka program studi (prodi) baru di kampus Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Hukum.

“Kebutuhan akan sumber daya yang profesional, inovatif, terampil diperlukan oleh Kementerian Hukum, terutama dalam rangka peningkatan layanan hukum di Indonesia yang dinamis dan lebih merata,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat memberikan pernyataan dalam sesi konferensi pers tentang Capaian Kinerja Triwulan I Kemenkum, Selasa (15/04/2025) siang.

Program studi baru yang dikembangkan yakni Pembangunan Hukum, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, dan Administrasi Hukum Umum.

“Pengembangan empat prodi baru disesuaikan dengan bidang-bidang tugas yang diselenggarakan oleh Kemenkum,” ucap Supratman di Ruang Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum.

Rasionalitas pentingnya pembukaan program studi baru, lanjut Supratman, berdasarkan analisis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kemenkum dalam melaksanakan program prioritas Kabinet Merah Putih 2024-2029, antara lain kualitas SDM yang terampil dan kompeten. Oleh sebab itu, diperlukan ketersediaan SDM yang mencukupi dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Melalui pendidikan yang relevan, diharapkan Poltekpin dapat berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil.

“Diharapkan ke depan, Poltekpin dapat berkontribusi dalam mencetak generasi penerus, SDM yang memiliki keahlian dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas pengayoman dan penegakan hukum,” kata Supratman.

Di samping itu, BPSDM Hukum pada periode Januari-Maret 2025 telah menyelenggarakan pelatihan bagi 17.212 peserta. Terdiri dari 12.052 peserta internal dan 5.160 peserta eksternal, pelatihan ini menggunakan enam metode pembelajaran yakni webinar, klasikal, Community of Practice (CoP), Massive Open Online Courses (MOOC), pembelajaran jarak jauh, serta hybrid.

Selain itu, dalam mendukung transformasi digital, BPSDM Hukum telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi MOOC, Aplikasi Tes Potensi, Aplikasi Aparat, dan CoP. Melalui aplikasi ini, BPSDM Hukum melakukan integrasi dengan aplikasi pengembangan kompetensi, untuk melakukan pemetaan terhadap adanya bugs dan resiko keamanan sebagai upaya pengetatan keamanan pada kinerja sistem informasi.

“Selain itu, BPSDM juga berkoordinasi dengan Pusdatin dan BSSN terkait serangan siber yang terjadi, sedangkan Cop merupakan aplikasi pengembangan kompetensi berbasis komunitas, dimana pengembangan aplikasi ini memasuki tahap pengujian oleh user dan pengajuan domain ke Pusdatin,” jelas Supratman.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Daerah Khusus Jakarta menunjukkan keseriusannya dalam memperluas akses keadilan dengan melakukan pendampingan intensif terkait penyusunan regulasi Pos Bantuan Hukum (Pos Bankum) di tingkat kelurahan, dengan fokus kali ini pada Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat. Tim zonasi wilayah Jakarta Barat dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tim dari Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi yang berlangsung di Kantor Lurah Taman Sari.

Pertemuan tersebut membahas pentingnya pembentukan Pos Bankum dan peran strategis paralegal dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum secara non-litigasi. Lurah Taman Sari memaparkan kompleksitas permasalahan hukum di wilayahnya yang heterogen, mulai dari sengketa tanah hingga KDRT, sehingga keberadaan Pos Bankum dinilai akan sangat membantu. Dua paralegal aktif di Kelurahan Taman Sari juga diperkenalkan dan berbagi pengalaman mereka dalam menangani berbagai kasus di tingkat masyarakat dengan sinergi bersama tiga pilar kelurahan.

Diskusi mendalam menghasilkan beberapa poin krusial, di antaranya adalah urgensi Pos Bankum dalam memangkas jalur penyelesaian masalah secara litigasi, perlunya regulasi yang jelas sebagai pedoman operasional, dan pentingnya peningkatan kapasitas paralegal melalui pelatihan yang memadai. Aspek anggaran operasional dan honorarium untuk keberlangsungan Pos Bankum juga menjadi perhatian penting yang diharapkan dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi.

Sebagai tindak lanjut, paralegal di Kelurahan Taman Sari diharapkan dapat mengikuti diklat bersama Mahkamah Agung untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, penyusunan regulasi Pos Bankum yang komprehensif akan segera dilakukan, mencakup aspek SDM, anggaran, kelembagaan, serta adaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Inisiatif proaktif Kanwil Kemenkum DK Jakarta ini merupakan langkah signifikan dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Dengan adanya Pos Bankum yang terstruktur dan paralegal yang kompeten, diharapkan warga Taman Sari dapat lebih mudah mendapatkan bantuan hukum dan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi secara damai.

Jakarta – Kantor Wilayah Kemenkum (Kanwil Kemenkum) Daerah Khusus Jakarta melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menghadiri Rapat Koordinasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) yang digelar di Ruang Rapat Ismail Saleh, Kamis (17/4). Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, para JF Perancang dan Analis Hukum, Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Dukcapil Provinsi DK Jakarta, Santi, serta Kepala Sub Kelompok Mutasi dan Pendaftaran Penduduk, Agus.

Dalam rapat tersebut dibahas urgensi penyusunan Raperda Adminduk yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah DK Jakarta. Penyusunan Raperda ini juga ditujukan untuk menyelaraskan ketentuan daerah dengan ketentuan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan DK Jakarta, Santi, menyampaikan bahwa perda sebelumnya telah dicabut, sehingga Raperda ini ditargetkan rampung pada triwulan kedua tahun 2025. Raperda ini akan mengatur sejumlah isu penting seperti penertiban penduduk yang tidak berdomisili di DKI Jakarta meskipun memiliki KTP DKI Jakarta, pembatasan jumlah Kartu Keluarga dalam satu rumah tangga, serta ketentuan khusus bagi penerima bantuan sosial yang minimal telah tinggal selama 10 tahun di wilayah tersebut.

Para perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum DK Jakarta juga memberikan sejumlah masukan teknis, di antaranya penyesuaian judul Raperda, penyusunan konsideran “menimbang” agar mencerminkan landasan sosiologis dan yuridis, serta pengaturan dasar hukum yang relevan. Selain itu, materi muatan lokal juga diusulkan untuk diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum DK Jakarta merekomendasikan agar pembahasan Raperda ini dilakukan lebih lanjut dengan mengacu sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 serta dikoordinasikan kembali dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam menyusun regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kependudukan di Jakarta, serta menciptakan tertib administrasi yang mendukung pembangunan daerah.

Jakarta – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) pada triwulan pertama tahun ini telah mencatatkan pencapaian dengan mempublikasikan sembilan artikel pada jurnal ilmiah. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menilai BSK Hukum berkomitmen dalam mendukung kebijakan berbasis bukti di bidang hukum.

BSK Hukum, yang menyediakan layanan jurnal elektronik (e-Journal) dalam platform digital, memberikan informasi atas berbagai karya tulisan ilmiah yang merupakan hasil kajian/analisis kebijakan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Publikasi jurnal ilmiah ini berperan penting dalam menyebarkan pemikiran, serta analisis kebijakan bidang hukum, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kebijakan di Indonesia,” kata Supratman dalam sesi Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual Kemenkum Tahun 2025, Selasa (15/04/2025) siang.

Saat ini BSK Hukum memiliki tiga jurnal yang terakreditasi SINTA 2, yaitu Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Jurnal HAM, dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak secara gratis. Hingga Maret 2025, telah dipublikasikan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Edisi Maret 2025 sebanyak 5 tulisan dan JIKH Edisi Maret 2025 sejumlah 4 tulisan.

Secara total di capaian periode triwulan I ini, sebanyak 109 tulisan telah disampaikan (submissions) SINTA 2. Terinci 49 jurnal di antaranya berbentuk tulisan Jurnal Hukum de Jure, 18 Jurnal HAM, dan 42 JIKH.

“Setiap tulisan dalam jurnal ini disusun dengan pendekatan yang cermat dan sistematis yang dilakukan oleh para analis kebijakan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik tentang isu-isu yang tengah berkembang,” ucap Supratman.

“Selain itu, melalui jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para stakeholder, baik di sektor pemerintahan, akademik, maupun swasta, dalam membuat dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, guna memberikan solusi atas tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang ada,” kata pria yang akrab disapa Bang Maman ini.

Selain itu, BSK Hukum juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai unit pendukung dalam perumusan kebijakan di bidang hukum. Dari total 34 isu kebijakan yang dikaji dengan melaksanakan analisis strategi kebijakan dalam periode triwulan pertama di 2025, 13 di antaranya telah selesai (38,24 persen), dan 21 lainnya masih dalam proses.

“Hasil analisis yang dilakukan oleh BSK Hukum menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, salah satunya berupa Peraturan Menteri Hukum (Permenkum),” kata Supratman.

Adapun kajian/analisis kebijakan terdiri dari kajian/analisis terhadap Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Menteri dan kajian/analisis isu aktual berdasarkan permintaan atau isu. Dari 13 judul yang telah selesai dikaji, beberapa tajuknya membahas tentang pengintegrasian layanan publik Kemenkum menuju transformasi digital, serta analisis kebijakan tentang kerja sama bidang hukum dengan berbagai negara seperti Belanda, Swiss, dan Inggris.

“Output kajian/analisis kebijakan berupa naskah kebijakan, risalah kebijakan, dan policy paper yang kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan,” ujar Supratman di Ruang Rapat Soepomo, gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum.

Selain memproduksi kajian/analisis strategi kebijakan dan jurnal elektronik (e-Journal), BSK Hukum juga melakukan pengukuran/indeks diantaranya Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkum serta Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi. Layanan lain yang diberikan oleh BSK Hukum yaitu menyediakan layanan narasumber, konsultasi dan audiensi, serta buku elektronik (e-Book).

“BSK Hukum telah menetapkan lima layanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik,” kata Supratman.

“BSK Hukum menyediakan layanan narasumber, konsultasi dan audiensi, baik atas permintaan dari internal Kemenkum, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah terkait kebutuhan kepakaran di bidang hukum atau pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Hukum,” tambahnya.

Hasil kajian/analisis kebijakan BSK Hukum dipublikasikan melalui buku, baik dalam versi cetak maupun elektronik. Untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya, buku-buku hasil kajian secara elektronik dipublikasikan melalui aplikasi e-Book di https://ebook.balitbangham.go.id/ .

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh BSK Hukum pada triwulan I, indeks survei persepsi anti korupsi (SPAK) Kemenkum berada di level sangat baik dengan nilai 97,78 dari maksimal 100. Sementara itu, indeks survei persepsi kepuasan layanan publik (SPKP) juga di level sangat baik dengan nilai 97,27 dari maksimal 100.

Jakarta – Sebagai wujud komitmen dalam memberikan bantuan Hukum secara merata dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menggelar kegiatan Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Wilayah (17/04/2025). Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Constantinus Kristomo hadir langsung dan turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah, Romi Yudianto dan Pimpinan Tinggi Pratama. Sebanyak 52 Pos Bantuan Hukum (PBH) wilayah Jakarta juga hadir sebagai peserta, menandai sinergi kuat antara pemerintah dan PBH dalam memperkuat layanan bantuan hukum.

Kegiatan diawali dengan Penandatanganan Kontrak dan Perjanjian Kinerja secara simbolis serta Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Sertifikat Pemberi Bantuan Hukum. Dalam sambutannya, Constantinus Kristomo menekankan pentingnya pemahaman skema bantuan hukum pada tingkat desa dan kelurahan. Ia berharap PBH dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat kecil mendapatkan perlindungan hukum yang layak. “Saya berharap dengan adanya perjanjian kinerja ini, akses terhadap keadilan benar-benar bisa dirasakan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah, Romi Yudianto, juga turut menjelaskan bahwa saat ini Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta sudah mencapai seratus persen kelurahan sadar hukum, tentunya ini akan diperkuat dengan akses hukum yang mudah dengan adanya PBH yang tersebar. “Sinergitas ini harus terus diperkuat antara Kanwil, BPHN dan PBH demi masyarakat luar yang memerlukan pendampingan hukum,” jelas Romi. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan program bantuan hukum di tahun 2025 akan semakin optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar acara Halal Bihalal dan pertemuan rutin pada Kamis (17/04/2025). Bertempat di Aula Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, acara ini diselenggarakan sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi pasca Idulfitri 1446 H serta memperkuat sinergi antar anggota DWP. Ketua Bidang Pendidikan, Kanti Amien Fajar menyampaikan laporan kegiatan dimana kegiatan kali ini merupakan kolaborasi dan sinergi Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta dengan BHP Jakarta.

Wakil Ketua I, Ayuni Tessa dalam sambutannya menyampaikan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran seluruh anggota. Halal bihalal adalah tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari perayaan hari raya Idul Fitri, yang dimana kita dapat mempererat tali silaturahim antar sesama. “Marilah kita mengambil hikmah dari puasa selama sebulan penuh di bulan ramadhan, yang mengajarkan kita untuk bersabar dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik”, ujar Ayuni Tessa.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah singkat dan pembacaan doa oleh Ustadzah Yenny Kurniawaty yang menyampaikan asal mula adanya halal bihalal serta memberikan pesan-pesan moral tentang pentingnya saling memaafkan dan menjaga ukhuwah. Terakhir anggota DWP saling bersalaman dan memaafkan.

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) mencatat sejumlah capaian progresif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembentukan regulasi nasional pada triwulan I tahun 2025.

“Kami mencatatkan progres positif terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, proses harmonisasi, serta penerapan transformasi digital,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada saat konferensi pers capaian kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual Kementerian Hukum, Selasa (15/04/25).

Supratman menjelaskan bahwa pada tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditetapkan sebagai prioritas nasional.

RUU tersebut meliputi RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, RUU Pelaksanaan Pidana Mati, serta RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda.

Sementara itu, ketiga RPP tersebut adalah RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, RPP Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati, juga RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan.

Ia mengatakan selama Januari hingga Maret 2025 terdapat 43 peraturan perundang-undangan dalam tahap penyusunan, yang mencakup RUU, RPP, RPerpres, dan RPermenkum.

“Sampai dengan bulan Maret 2025, terdapat 7 RUU, 8 RPP, 5 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), dan 23 Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum) yang sedang dalam tahap penyusunan,” jelas Supratman di Ruang Soepomo Kemenkum.

Di samping itu, sebanyak 272 peraturan telah resmi diundangkan. Peraturan tersebut terdiri dari 15 peraturan dalam Lembaran Negara, 11 peraturan dalam Tambahan Lembaran Negara, dan 246 peraturan dalam Berita Negara.

Dalam penanganan perkara litigasi dan non litigasi, Kemenkum juga menangani 82 perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, dengan rincian 43 perkara telah diselesaikan dan 39 masih dalam proses. Di Mahkamah Agung, terdapat 6 perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang masih dalam proses.

Terkait capaian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, telah diterima 325 permohonan di tingkat pusat, terdiri dari 96 Rancangan Peraturan di bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Pemimipas, Komdigi, 131 Rancangan Peraturan di bidang Kesejahteraan Rakyat, dan 98 Rancangan Peraturan di bidang Perekonomian. Selain itu, Kemenkum juga menerima 1.999 Rancangan Peraturan Daerah. Dari total 2.324 Rancangan Peraturan yang ada, Kemenkum telah menyelesaikan proses harmonisasi bagi 2.179 Rancangan Peraturan atau sebanyak 93.7%.

“Proses harmonisasi ini diperkuat dengan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi yang memungkinkan pengajuan harmonisasi secara daring. Inovasi ini mempercepat layanan hingga lima hari kerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya.

Selain e-Harmonisasi, saat ini DJPP telah mengembangkan sebelas aplikasi lainnya yang mendukung efisiensi dan transparansi proses legislasi. Supratman menekankan bahwa transformasi digital dan percepatan pelayanan publik di bidang pembentukan regulasi hukum menjadi komitmen Kementerian Hukum dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan profesional.

“Kinerja yang telah dicapai di triwulan pertama ini menjadi langkah konkrit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif, akuntabel, dan berkualitas. Kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar pelayanan publik dalam bidang legislasi semakin cepat, transparan, dan efisien,” tegasnya.

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (DJKI Kemenkum) mencatatkan kinerja signifikan pada triwulan I 2025 dengan total 70.838 permohonan Kekayaan Intelektual (KI) yang masuk, didominasi oleh hak cipta (36.296) dan merek (29.773). Jumlah permohonan ini meningkat jika dibandingkan dengan triwulan I 2024 yang berjumlah 61.704 permohonan KI.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan peningkatan permohonan KI tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya pelindungan hukum atas karya dan inovasi.

“Peningkatan permohonan KI yang signifikan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai aware (sadar) atas pentingnya melakukan pelindungan kekayaan intelektual,” ujar Supratman di Ruang Soepomo Kemenkum, Selasa (15/04/25).

Lebih lanjut, Menkum menerangkan bahwa DJKI juga berhasil menyelesaikan 116.126 permohonan KI termasuk permohonan tahun sebelumnya, dengan mayoritas penyelesaian di sektor merek (66.995) dan hak cipta (36.296).

Khusus untuk permohonan merek, DJKI telah melakukan percepatan penyelesaian permohonan pada proses pemeriksaan substantif sebanyak 12.881 dan pada proses pelayanan teknis (distribusi kepada pemeriksa) sebanyak 10.775 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 sehingga saat ini sudah tidak terdapat lagi tunggakan penyelesaian permohonan merek.

“Penerbitan sertifikat merek ini merupakan wujud kepastian hukum bagi para pelaku usaha, dalam menggunakan merek secara legal dan eksklusif dalam kegiatan berbisnis,” ucap Supratman saat melakukan konferensi pers tentang capaian kinerja triwulan I Kemenkum.

Pria yang akrab disapa Bang Maman ini menerangkan bahwa selain permohonan KI, penegakan hukum KI juga tetap menjadi perhatian bagi DJKI. Dalam aspek penegakan hukum, DJKI telah menindaklanjuti total 19 laporan yang masuk di sektor merek, hak cipta, serta desain industri, dengan status 4 perkara selesai dan 15 lainnya dalam proses penyelesaian.

Melalui seluruh layanan KI, lanjut Supratman, DJKI telah mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk triwulan I 2025 sebesar Rp220,90 miliar dengan kontribusi terbesar dari sektor paten (56,42%) dan merek (39,58%). Perolehan PNBP ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 yang berjumlah Rp219.51 miliar.

“Kami patut berbangga dan berterima kasih terhadap kinerja para pegawai DJKI Kemenkum. Dengan kerja keras seluruh pegawai, kami berhasil membukukan PNBP untuk Triwulan I 2025 sebesar Rp 220,90 miliar. Perolehan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan PNBP Triwulan I 2024 tahun lalu,” terang Supratman kepada awak media.

DJKI Kemenkum secara khusus diberikan mandat oleh Kementerian PPN/BAPPENAS melalui Program Prioritas Nasional 2025-2027 untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan KI di Indonesia, sebagai upaya mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden RI 2024-2029 dalam menjadikan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagai new engine of economic growth. Regulasi ini akan menjadi landasan pembangunan ekosistem kreatif Indonesia hingga 2045 dengan fokus pada akselerasi pengembangan ekosistem KI Nasional bagi UMKM, perguruan tinggi, dan sektor industri kreatif untuk memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

DJKI Kemenkum terus berupaya meningkatkan layanan digital untuk masyarakat sebagai bagian dari Program Transformasi Digital Kementerian Hukum. DJKI telah mempersiapkan inventarisasi dan evaluasi infrastruktur serta arsitektur yang sesuai Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penganggaran terhadap hardware, software dan aplikasi pendukung lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan digital 2045.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti Seleksi Peacemaker Justice Award (PJA) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025 pada Selasa (15/04/2025). Bertempat di Ruang Rapat Gelatik II Blok A Lantai 2 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, kegiatan ini merupakan tahap awal dalam rangkaian seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum RI.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Tessa Harumdila menyampaikan Peacemaker Justice Award adalah bentuk apresiasi kepada para lurah yang berperan sebagai juru damai dalam menyelesaikan konflik hukum di masyarakat melalui pendekatan non-litigasi. Target dari wilayah DKI Jakarta adalah 50% dari 267 lurah di Provinsi DKI Jakarta.

Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Mukhlisin menjelaskan peran lurah dianggap sebagai ujung tombak dalam menjaga keharmonisan sosial dan menjadi agen utama dalam program penyuluhan hukum, mediasi, serta advokasi masyarakat. Kota Administrasi Jakarta Selatan mengirimkan 10 lurah sebagai peserta PJA tahun 2025.

Penyuluh Hukum Ahli Madya, Tri Puji Rahayu menjelaskan persyaratan administrasi peserta seleksi PJA tahun 2025, dimana para peserta akan dinilai berdasarkan kompetensi hukum non-yuridis, pengalaman menyelesaikan konflik, inovasi dalam pelayanan publik, serta kontribusi dalam penguatan akses keadilan di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya Tim Panitia Seleksi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan penilaian satu persatu terhadap para peserta seleksi dan memberikan rekomendasi untuk bisa mengikuti PJA Tingkat nasional.

Red : -fcd-