Kementerian Hukum dan HAM

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta (Kanwil Kemenkum DKJ) melaksanakan kegiatan wawancara pemeriksaan substantif terhadap 12 pemohon pewarganegaraan Republik Indonesia, Selasa (30/4) yang bertempat di Ruang Ismail Saleh. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi dalam proses permohonan pewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Permenkumham Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan RI.

Sebanyak 12 pemohon yang hadir berasal dari berbagai negara, yakni India, Tiongkok, Yaman, Korea Selatan, Pakistan, Irak, dan Aljazair. Dalam sesi wawancara, para pemohon dievaluasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan hukum, kemampuan berbahasa Indonesia, pemahaman terhadap lagu kebangsaan, dasar negara, lambang negara, serta sejarah Indonesia. Selain itu, mereka juga diminta menjelaskan alasan pengajuan kewarganegaraan dan kontribusi nyata yang akan diberikan bagi Indonesia jika permohonan mereka dikabulkan.

Tim pemeriksa dalam kegiatan ini terdiri dari perwakilan lintas instansi, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DKJ, Andi Yulia Hertaty, Kasubid Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DKJ, perwakilan dari Pelayanan Pajak Bidang dan Orang Asing, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, serta Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan proses pewarganegaraan secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, demi menjamin bahwa setiap warga negara baru benar-benar memahami dan mencintai tanah air Indonesia.

Jakarta, 26 April 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 April, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar layanan Mobile Intellectual Property (IP) Clinic di tengah kemeriahan acara Lebaran Betawi yang berlangsung di Plaza Selatan Monas. Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty, Kepala Bidang Kekayaan Intektual, Lusia Wahyuniati dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Dian Erviana.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, sekaligus mendekatkan layanan hukum kepada publik secara langsung. Dalam booth Mobile IP Clinic, masyarakat dapat berkonsultasi gratis terkait hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri.
Andi Yulia Hertaty menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendorong pelaku UMKM, seniman, dan kreator lokal agar lebih sadar akan hak kekayaan intelektual mereka. “Mobile IP Clinic ini hadir agar masyarakat Jakarta, khususnya para pelaku usaha kreatif, bisa mendapatkan informasi dan pelayanan langsung terkait perlindungan karya dan inovasi mereka,” ujar Andi Yulia.

Antusiasme pengunjung cukup tinggi, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mendatangi stan untuk berkonsultasi. Dengan semangat “Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital”, Kanwil Kemenkum DK Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekosistem inovasi dan kreativitas yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah ibu kota.

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kerja sama ini diharapkan dapat meluaskan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program jaminan kesehatan.

Nota kesepahaman tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN ini nantinya akan menjadi pedoman, serta dasar kerja sama antara kedua lembaga dalam meningkatkan partisipasi pengguna layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual terhadap program JKN.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan ruang lingkup nota kesepahaman meliputi sosialisasi, publikasi, dan edukasi mengenai program JKN; pertukaran data dan informasi yang relevan; sinergi dalam pelaksanaan program-program strategis masing-masing pihak; serta kerja sama lainnya yang akan disepakati kemudian.

“Ruang lingkup ini tentu tidak sekadar soal pertukaran data, tapi juga kolaborasi program antara Kemenkum dan BPJS Kesehatan. Itu bisa kita lakukan. Saya mengapresiasi semua yang kita lakukan, tentu semata-mata demi kemaslahatan bangsa dan negara,” kata Supratman usai menandatangani nota kesepahaman bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Kamis (24/04/2025) di kantor pusat BPJS Kesehatan.

Kemenkum, lanjut Supratman, sebagai kementerian yang bertanggungjawab di bidang hukum, berkepentingan untuk memberikan dukungan kepada seluruh kementerian/lembaga negara. Dukungan tersebut di antaranya terkait perubahan-perubahan regulasi untuk menguatkan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, termasuk BPJS.

“Kita akan memberi dukungan menyangkut kebutuhan BPJS Kesehatan, mungkin di kemudian hari akan ada perubahan-perubahan di bidang regulasi yang memperkuat posisi BPJS Kesehatan untuk terus bisa menjalankan fungsinya sesuai amanat dari BPJS Kesehatan ataupun juga Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” ujar Supratman.

“Terkait dengan kolaborasi program, tentu BPJS Kesehatan punya program-program yang bisa kita sinergikan, yang memberikan nilai edukasi, literasi kepada masyarakat tentang pentingnya gotong-royong untuk membangun bangsa ini supaya menjadi lebih sehat,” lanjutnya.

Melalui kerja sama ini, juga diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran peserta baru JKN, maupun kepatuhan dari peserta dan pemberi kerja, serta memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses yang layak terhadap perlindungan kesehatan. Sebagai informasi per 1 April 2025, jumlah peserta program JKN mencapai lebih dari 279,6 juta jiwa atau setara 98,13 persen dari total penduduk.

“Sekarang di Kemenkum kita punya layanan administrasi hukum umum, serta layanan kekayaan intelektual. Mungkin ada data yang bisa dihubungkan atau diintegrasikan antara Kemenkum dengan BPJS Kesehatan untuk melengkapi data kepesertaan yang kurang dua persen, dan sekaligus menjaga kepesertaan itu bisa tetap bertahan, jangan sampai berkurang. Tentu Kemenkum akan memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan di Kemenkum,” jelas Supratman.

Sementara itu Ghufron berharap ke depan, kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan program JKN. Misalnya pemanfaatan data yang relevan dan akurat dari Kemenkum, BPJS Kesehatan akan dapat mengidentifikasi segmentasi masyarakat yang belum terjangkau oleh program ini.

“Artinya, hampir seluruh penduduk Indonesia telah terlindungi oleh jaminan kesehatan. Dengan kerja sama ke depannya kami harapkan kualitas dari cakupan kepesertaan semakin baik,” ucap Ghufron.

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi kedua instansi dalam meningkatkan partisipasi pemohon pelayanan administrasi hukum umum dan pelayanan kekayaan intelektual dalam program JKN. Adapun pelaksanaan nota kesepahaman yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang bersifat teknis.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Daerah Khusus Jakarta terus menguatkan akses keadilan melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai kelurahan. Sebagai bagian dari upaya mendukung program Kelurahan Sadar Hukum, Tim Penyuluh Hukum dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta melakukan monitoring dan pendampingan aktualisasi Posbankum di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa (22/04/2025).

Dalam kegiatan tersebut, hadir Lurah Cilangkap, Dicky Wijaya Sumantri, yang dengan antusias menyambut tim dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta. “Masyarakat Cilangkap sangat membutuhkan kemudahan dalam penyelesaian masalah hukum, dan keberadaan paralegal Posbankum sangat membantu dalam memberikan solusi cepat terhadap berbagai konflik yang terjadi di masyarakat,” ujar Lurah Dicky.

Posbankum, yang telah menjadi syarat bagi kelurahan untuk mengikuti ajang Peacemaker Justice Award, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan hukum yang mudah diakses oleh warga. Tahun ini, kelurahan di DKI Jakarta yang sudah mendapatkan predikat “Anubhawa Sasana Kelurahan Sadar Hukum” harus mengaktualisasikan Posbankum sebagai bagian dari pencapaian kriteria kelurahan sadar hukum.

Dwi Hartanti dan Rosadi, dua paralegal dari Kelurahan Cilangkap yang telah mengikuti Diklat Paralegal yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Februari 2025, turut mendampingi kegiatan ini. Mereka berperan aktif dalam memberikan pemahaman hukum kepada warga dan memfasilitasi penyelesaian masalah hukum di tingkat kelurahan. Aktualisasi mereka akan dilaporkan hingga Mei 2025, dan diharapkan dapat semakin memperkuat peran Posbankum dalam mendukung keadilan bagi masyarakat.

Dengan dukungan penuh dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Posbankum di Kelurahan Cilangkap kini semakin siap untuk membantu masyarakat dalam mengakses hak-hak hukum mereka, menjadikan kelurahan ini sebagai salah satu pionir dalam gerakan kelurahan sadar hukum di Jakarta.

Jakarta – Dalam rangka memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar kegiatan Diseminasi Cipta dan Desain Industri pada Kamis (24/04/2025). Bertempat di Hotel Royal Kuningan, kegiatan yang mengusung tema “Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital” dihadiri oleh peserta dari kalangan pelaku industri kreatif, mahasiswa, akademisi, hingga pelaku UMKM.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty yang menyampaikan laporan kegiatan menjelaskan tahun tematik hak cipta dan desain industri tahun 2025 diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai sektor, sejumlah program unggulan yang akan dilaksanakan di tahun 2025, antara lain jelajah kekayaan intelektual indonesia, akselerasi penyelesaian permohonan kekayaan intelektual, dan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI), serta akselerasi penyelesaian permohonan intelektual menjadi prioritas utama. Selain itu, program penguatan kompetensi sumber daya manusia, edukasi masyarakat, Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (KKIB), penegakan hukum KI serta transformasi layanan berbasis IT akan terus didorong untuk mencapai tujuan bersama.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta, Romi Yudianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mencanangkan tahun 2025 sebagai tahun “Hak Cipta dan Desain Industri”. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional. Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta, sebagai barisan terdepan dalam pelayanan di daerah, berkewajiban melaksanakan kegiatan edukasi, pengawasan, pendampingan dan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual, serta berkomitmen untuk mewujudkan kawasan berbasis kekayaan intelektual di wilayah Jakarta. “Di era digital saat ini, karya anak bangsa sangat mudah dikenal luas, namun juga mudah disalahgunakan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk membekali diri dengan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta dan desain industri guna memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pencipta,” tegas Romi Yudianto.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Analis Hukum Ahli Pertama DJKI, Yuli Intan Sari, Akademisi Institut Kesenian Jakarta, Lucky Wijayanti, Konsultan KI, Ari Juliano Gema, Deputi Asosiasi Pengacara KI Universitas Podomoro, Pio Hanggoro Prasetyo dan Akademisi Universitas Pembangunan Jaya, Tedy Muhammad Derajat. Selama acara, peserta diberikan pemaparan mendalam mengenai prosedur pendaftaran hak cipta dan desain industri secara daring, serta diberikan ruang konsultasi langsung untuk pengurusan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Jakarta – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Andi Yulia Hertati hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HKI bagi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah Provinsi DKI Jakarta bertempat di hotel Royal Kuningan Jakarta, Rabu (23/04/2025). Kegiatan ini digagas oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Andi Yulia Hertati menyampaikan bahwa perlindungan HKI bagi pelaku ekonomi kreatif memiliki banyak manfaat. “Perlindungan Hukum Pendaftaran HKI memberi perlindungan hukum terhadap karya kreatif, seperti desain, merek, hak cipta, dan paten Ini dapat mencegah pihak lain meniru atau menggunakan karya kita tanpa izin dari pemegang hak KI” Ujar Kadiv Yankum.

Lebih lanjut ,Kadiv Yankum juga menyampaikan bahwa Perlindungan HKI dapat meningkatkan nilai komersil, meningkatkan daya saing, mendorong inovasi dan kreativitas, menjangkau akses pasar global yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan dari pemegang hak. Diakhir Paparan Andi Yulia Hertati berharap dengan adanya kolaborasi pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat khususnya para pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif dengan adanya perlindungan Hukum bagi karya-karya yang telah dibuat.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DK Jakarta menerima laporan hasil penilaian Panitia Seleksi Daerah (Panselda) terkait penyelenggaraan Peacemaker Training/Peacemaker Justice Award (PJA) yang berlangsung di wilayah administrasi Jakarta Timur.

Penilaian tersebut merujuk pada undangan dari Plt. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu melalui surat nomor 1266/HK.01.13 tertanggal 15 April 2025, serta Nota Dinas dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kepada Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta terkait permohonan sprintgas untuk mengikuti rapat Pansel.

Kegiatan seleksi dilaksanakan pada Senin, 21 April 2025, bertempat di Gedung Mitra Praja, Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Seribu, lantai 2. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Sub Kelompok Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu, Harry Setiawan. Hadir dalam kegiatan ini sejumlah unsur penting, antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Denny; perwakilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rinto Silalahi; perwakilan OBH YLBHI Citra Keadilan, Riseanto; serta perwakilan dari Sub Kelompok Sudin Koperasi dan UMKM, Sudin Pariwisata, dan Sudin Kominfo.

Berdasarkan hasil penilaian, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyampaikan bahwa terdapat satu orang Lurah yang dinyatakan lolos seleksi tingkat daerah dan direkomendasikan untuk mengikuti tahapan seleksi tingkat Provinsi. Adapun Lurah yang dimaksud berasal dari Kelurahan Kepulauan Untung Jawa.

Kanwil Kemenkum DK Jakarta menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan seleksi ini. Keikutsertaan para pemimpin wilayah dalam program Peacemaker Justice Award diharapkan dapat mendorong semangat keadilan restoratif dan penguatan peran masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum di wilayah masing-masing.

Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, membuka secara resmi Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP Angkatan I Tahun 2025 di Gedung Guest House BPSDM Hukum, Senin (21/04).

Dirinya menjelaskan sebanyak 30 peserta yang terdiri dari Pejabat Fungsional Rumpun Hukum dan Peradilan serta Aparat Penegak Hukum mengikuti pelatihan ini.

“Mereka dipersiapkan sebagai fasilitator yang akan menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan pemahaman serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2026,” jelas Kepala BPSDM Hukum.

Sebelumnya Kepala Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida melaporkan kegiatan ini dilaksanakan dalam format blended learning dan klasikal.

“Pelatihan blended learning ini memiliki total 76 Jam Pelajaran, yang mencakup diskusi kelas, diskusi kelompok, dan penyampaian materi substantif dari para pengajar yang berkompeten,” ujar Mutia.

Sekretaris Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan R. Andika Dwi Prasetya dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif BPSDM Hukum.

“Kementerian Koordinator mendukung sepenuhnya segala kegiatan yang menjadikan KUHP baru ini siap diimplementasikan tahun 2026. Para peserta pelatihan ini menjadi corong dalam penyebaran informasi dan edukasi ke masyarakat melalui peran dan bidang kerja masing-masing,” ungkap R. Andika.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum juga menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya poin nomor 4 tentang Penguatan SDM dan poin nomor 7 tentang Reformasi Hukum, tetapi juga menyentuh aspek fundamental kebangsaan.

“BPSDM Hukum juga berkomitmen menguatkan nilai-nilai ideologi Pancasila seperti tercantum dalam Asta Cita nomor 1. Oleh karena itu, kami akan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pembelajaran ke depan,” ujar Gusti Ayu.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, serta perwakilan narasumber, pakar hukum pidana nasional, Dr. Yenti Garnasih.

Melalui pelatihan ini, Gusti Ayu berharap para fasilitator dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya memahami KUHP baru secara substansi, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat dan sadar hukum.

Jakarta – Sebagai bagian dari komitmen dalam membangun budaya damai di masyarakat, Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta turut hadir dan mendukung kegiatan Rapat Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Penilaian Jaksa Agung (PJA) tingkat Kota Jakarta Barat pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian tahapan menuju seleksi PJA tingkat nasional. Bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Tessa Harumdila, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum DKJ, yang memberikan perhatian langsung atas proses penilaian dan koordinasi lintas lembaga. Kehadiran beliau menjadi penegas komitmen Kanwil dalam memperkuat sinergi dan dukungan terhadap implementasi Program Jaksa Agung (PJA) di tingkat daerah.

Tim Zonasi Wilayah Jakarta Barat dari Kanwil Kemenkum DKJ juga turut mendampingi, di antaranya Olivia Dwi Ayu, Lestari Sejati, Yuliana, Sonny, dan Selvie Fitri. Hadir pula Kabag Hukum Pemkot Jakarta Barat, perwakilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Dinas Komunikasi dan Informasi.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Jakarta Barat, Hilmy membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa penilaian ini merupakan tahapan penting dari rangkaian panjang sosialisasi, pendampingan, dan monev yang sebelumnya telah dilakukan bersama Pemda dan Kanwil. Sementara itu, perwakilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat turut memberikan dukungan, dengan harapan agar para Lurah dapat menjadi pelopor penyelesaian konflik secara damai di wilayah masing-masing.

Berdasarkan hasil penilaian yang merujuk pada panduan BPHN serta dokumen pendukung yang telah diunggah, Panselda Jakarta Barat menetapkan 16 Lurah yang dinyatakan lolos ke tahap penilaian tingkat Kota. Mereka berasal dari Kelurahan Srengseng, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Pinangsia, Rawa Buaya, Sukabumi Selatan, Grogol, Taman Sari, TDS, Krendang, Joglo, Wijaya Kusuma, Meruya Selatan, Kalideres, Slipi, dan Jatipulo.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara penilaian sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyukseskan tahapan PJA ke depan. Selanjutnya, tim akan menyusun laporan dan menginput hasil penilaian sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum DKJ terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar semangat keadilan restoratif dan penyelesaian damai dapat tumbuh dari wilayah, dimulai dari para pemimpin di tingkat kelurahan.