Newstv.id, Yogyakarta – Wacana pemerintahan ingin mengembalikan kepala daerah dipilih langsung DPRD hingga kini terus bergulir. Gelombang penolakan dari publik pun kian membesar dan menjadi salah satu isu paling memanas di awal 2026.
Seorang pengamat kebijakan publik dan politik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kusuma mengakui bahwa wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD mayoritas menolak keras perubahan mekanisme ini. Pasalnya, jika benar diterapkan tentu dianggap mengancam ruang partisipasi rakyat dalam demokrasi.
“Jangan diteruskan wacana ini. Termasuk Capres dan Cawapres jangan dilakukan pemilihan lewat DPR. Ini menciderai demokrasi yang sudah berjalan baik saat ini,” kata Kusuma di kediamannya Kotabaru, Yogyakarta, Kamis (8/1/2026).
Ditegaskan oleh Kusuma, publik menolak keras atas wacana Pilkada dan Pilpres tidak langsung. Bahkan, tidak diterima oleh publik terkait wacana ini.
Jika wacana ini terus digaungkan dan menjadi wujud nyata dalam persyaratan demokrasi nanti, diakui oleh Kusuma bahwa bukti nyata demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Selanjutkan publik akan kehilangan gak demokrawi dalam memilih pemimpinnya selama lima tahun ke depan.
“Padahal publik itu punya hak suara untuk menentukan pemimpinnya lima tahun ke depan. Lantas kenapa harus diserahkan lagi pemilihan ini ke DPR sedangkan suara DPR bukan suara mewakili rakyat. Ya, kendati yang memilih mereka rakyat karena selama ini nyatanya DPR setelah duduk di legislatif tidak pernah menyuarakan suara rakyat,” kata Kusuma.
Publik, menurutnya, masih melihat pemilihan langsung sebagai simbol nyata kedaulatan rakyat.
“Bagi sebagian besar warga, dipilihnya kepala daerah oleh DPRD akan menghilangkan suara masyarakat dalam menentukan pemimpinnya,” tegasnya.
Masih menurut Kusuma, bahwa saat ini warga ramai-ramai menyuarakan kekhawatiran atas pemilihan lewat DPR. Bagaimana tidak, mekanisme pemilihan lewat DPRD berpotensi menimbulkan transaksi politik antar-elite.
“Dan ini sangat menjadi kekhawatiran sebagian besar rakyat Indonesia. Karena sudah pasti akan ada transaksi antar elit dalam jumlah besar dibanding alokasi anggaran Pilkada langsung,” kunci Kusuma. (HMI)
