Bandung Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di sekitar Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya melalui SPPG Mandalawangi 3, menuai sorotan serius.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan adanya sejumlah persoalan mendasar, mulai dari porsi makanan yang jauh dari kebutuhan gizi anak sekolah hingga kualitas bahan pangan yang diduga tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.
Berdasarkan pengamatan langsung dan keterangan sejumlah pihak, menu MBG yang disajikan kepada siswa dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan energi harian anak.
Porsi nasi, lauk, dan sayuran terlihat minim, dengan komposisi gizi yang tidak seimbang. Dalam beberapa kesempatan, protein hewani hanya disajikan dalam jumlah sangat terbatas, bahkan dinilai tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas belajar siswa.
Lebih jauh, kualitas bahan makanan yang digunakan memunculkan tanda tanya besar. Beberapa menu tampak menggunakan bahan yang kurang segar, dengan pengolahan yang terkesan asal-asalan. Sayuran terlihat layu,
sementara lauk olahan dinilai kurang higienis. Kondisi ini memicu kekhawatiran orang tua akan potensi risiko kesehatan bagi anak-anak, terutama jika dikonsumsi secara rutin.
“Anak-anak ini dijadikan penerima program negara, tapi kualitas makanannya seperti tidak diawasi. Kalau dibiarkan, ini bukan membantu gizi anak, tapi justru berisiko,” ungkap salah satu orang tua siswa kepada tim di lapangan mengakui adanya keluhan terkait rasa, porsi, dan tampilan makanan.
Namun mereka menyebut ruang untuk menyampaikan kritik sangat terbatas. Sekolah berada pada posisi dilematis: program MBG membantu siswa secara ekonomi, tetapi kualitas pelaksanaannya dinilai belum layak.
Indikasi lemahnya pengawasan menjadi sorotan utama. Hingga kini, belum terlihat adanya transparansi terkait standar menu, nilai gizi per porsi, maupun mekanisme kontrol kualitas bahan pangan di SPPG Mandalawangi 3. Publik juga mempertanyakan apakah proses pengadaan bahan makanan telah sesuai dengan ketentuan, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan harian di lapangan.
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan berpotensi mencerminkan persoalan tata kelola program. “Program MBG menyangkut anggaran besar dan menyasar kelompok rentan, yakni anak-anak. Jika kualitas makanan buruk dan pengawasan lemah, ini bisa masuk kategori kelalaian serius,” ujarnya.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah, dinas terkait, serta pengelola program MBG untuk segera melakukan audit menyeluruh.
Audit tersebut dinilai penting untuk menelusuri kualitas bahan makanan, kecukupan anggaran per porsi, rantai distribusi, hingga standar keamanan pangan yang diterapkan.
Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi instrumen strategis negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Namun tanpa pengawasan ketat, transparansi, dan komitmen pada mutu, program ini berisiko kehilangan esensi dan hanya menjadi laporan administratif tanpa dampak nyata bagi kesehatan dan masa depan anak-anak. ( Team jabar news tv )
