Medan, NEWSTV. ID — Diskursus mengenai kualitas dan integritas proses peradilan kembali mengemuka menyusul laporan terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata Nomor 239/Pdt.G/2025/PN.Mdn. Laporan tersebut diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, serta Pengadilan Tinggi Medan, dan menjadi sorotan karena menyentuh isu fundamental dalam sistem peradilan: kepastian waktu, kualitas pertimbangan hukum, dan akuntabilitas hakim.
Laporan ini diprakarsai oleh M. Amin Nasution, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Turut Tergugat I. Dalam perspektif hukum acara perdata, keberatan yang diajukan tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi juga merefleksikan problem struktural yang berpotensi berdampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Secara normatif, penyelesaian perkara perdata pada tingkat pertama diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014 yang menetapkan batas waktu maksimal lima bulan sejak perkara diregister hingga diputus. Ketentuan ini merupakan instrumen kebijakan internal untuk memastikan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Namun, dalam perkara a quo, proses persidangan berlangsung lebih dari delapan bulan sejak tahap pasca-mediasi pada Juli 2025 hingga pembacaan putusan pada 2 Maret 2026. Selain itu, penundaan pembacaan putusan tercatat terjadi sebanyak enam kali dengan total durasi mencapai 102 hari. Kondisi ini secara empiris menunjukkan deviasi dari standar operasional yang diatur dalam Buku II Mahkamah Agung, yang secara umum membatasi penundaan pembacaan putusan hanya dalam kondisi tertentu dan dalam frekuensi terbatas.
Menurut M. Amin Nasution, fakta tersebut mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap regulasi internal Mahkamah Agung.
“Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hak para pihak untuk memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang wajar,” ujarnya kepada awak media, Senin, (20/04/2026).
Selain aspek temporal, laporan ini juga menyoroti kualitas substansi putusan. Dalam teori hukum modern, putusan pengadilan tidak hanya dinilai dari amar (putusan akhir), tetapi juga dari ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang mendasarinya. Prinsip reasoned judgment menuntut agar setiap putusan disusun secara argumentatif, komprehensif, dan proporsional terhadap kompleksitas fakta serta alat bukti yang diajukan.
Dalam perkara ini, pertimbangan hukum disebut hanya dituangkan dalam enam baris, meskipun persidangan melibatkan 72 dokumen alat bukti, empat saksi fakta, dan dua ahli. Selain itu, penggunaan yurisprudensi lama—Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/SIP/1975—menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan kontekstualisasi hukum dalam putusan tersebut.
Secara akademik, kondisi ini berpotensi mengindikasikan under-reasoned judgment, yakni putusan yang tidak memberikan argumentasi memadai untuk menjelaskan dasar pengambilan keputusan. Dalam praktik peradilan modern, hal ini dapat berdampak pada melemahnya legitimasi putusan serta membuka ruang bagi upaya hukum lanjutan.
Dalam konteks kelembagaan, Mahkamah Agung telah mengembangkan berbagai mekanisme pengawasan, termasuk konsep pengawasan “360 derajat” yang menekankan kontrol vertikal dan horizontal dalam tubuh peradilan. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah terjadinya penyimpangan, baik yang bersifat administratif maupun etik.
M. Amin Nasution menilai bahwa efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi.
“Pengawasan tidak boleh hanya bersifat normatif, tetapi harus operasional dan responsif terhadap setiap laporan masyarakat,” tegasnya.
Menariknya, respons dari Pengadilan Tinggi Medan terhadap laporan ini relatif cepat. Surat pengaduan yang diajukan pada 2 April 2026 telah ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari satu minggu, dengan pemanggilan resmi terhadap pelapor untuk memberikan klarifikasi pada 21 April 2026. Respons ini dapat dipandang sebagai indikator positif dalam kerangka akuntabilitas institusional.
Kasus ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai bagian dari dinamika reformasi peradilan di Indonesia. Dalam perspektif sosiologi hukum, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan prosedural (procedural justice), bukan hanya keadilan substantif.
Keterlambatan proses, minimnya pertimbangan hukum, serta potensi penyimpangan dari standar operasional dapat menggerus legitimasi institusi peradilan. Sebaliknya, penanganan laporan secara transparan dan akuntabel dapat memperkuat kepercayaan publik.
Langkah yang diambil oleh M. Amin Nasution, S.H., M.H., dalam melaporkan dugaan pelanggaran ini dapat diposisikan sebagai bentuk legal accountability mechanism dari masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam negara hukum demokratis, mekanisme semacam ini merupakan bagian integral dari sistem checks and balances.
Perkara PN Medan ini menjadi ilustrasi konkret bahwa supremasi hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir putusan, tetapi juga oleh kualitas proses yang melandasinya. Kepastian waktu, kedalaman pertimbangan hukum, serta integritas hakim merupakan tiga pilar utama yang tidak dapat dipisahkan.
Dengan bergulirnya proses pemeriksaan di tingkat pengawasan, publik kini menanti apakah kasus ini akan menjadi preseden penting dalam memperkuat standar profesionalisme hakim di Indonesia. Lebih dari itu, peristiwa ini diharapkan menjadi momentum reflektif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendorong terwujudnya peradilan yang tidak hanya adil, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. (AHN)
