Padangsidimpuan, NEWSTV.ID – Komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana kembali diwujudkan melalui dimulainya pembangunan 100 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat korban banjir di Kota Padangsidimpuan. Momentum tersebut ditandai dengan kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang berlangsung di Desa Palopat Pijorkoling, Kota Padangsidimpuan, Selasa (14/07/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T. Tampubolon, S.H., M.M., Kolonel Inf. Iwan Budiarso, Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., sebagai bentuk dukungan nyata Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya melalui penguatan aspek administrasi pertanahan.
Pembangunan 100 unit Hunian Tetap tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir memperoleh hunian yang aman, layak, dan memiliki kepastian hukum atas pemanfaatan lahannya.
Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses yang berkaitan dengan status dan legalitas tanah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan tanpa mengabaikan prinsip tertib administrasi pertanahan.
Kehadiran Kantor Pertanahan juga menjadi bagian dari implementasi tugas ATR/BPN dalam mendukung program-program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan lahan dan kepastian hukum hak atas tanah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Program pembangunan Hunian Tetap ini tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan tempat tinggal masyarakat terdampak, tetapi juga mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghadirkan percepatan pembangunan yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga para korban banjir dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal dengan lingkungan hunian yang lebih aman dan nyaman.
Selain menjadi simbol dimulainya pembangunan fisik, peletakan batu pertama ini juga mencerminkan komitmen bersama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana di masa mendatang melalui penyediaan kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan. Dukungan tersebut sejalan dengan transformasi pelayanan ATR/BPN yang semakin modern, profesional, dan berbasis digital.
Melalui semangat kolaborasi, diharapkan pembangunan 100 unit Hunian Tetap di Desa Palopat Pijorkoling dapat selesai tepat waktu sehingga masyarakat terdampak banjir segera memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, serta mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
Program ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, TNI, ATR/BPN, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat merupakan kunci keberhasilan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menghadirkan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. (AHN)
