Newstv.id, Kulon Progo – Dandim 0731/Kulon Progo Letkol Inf Dyan Niti Sukma, SIP, M.Han bersama anggotanya dari Kodim setempat mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih.
Upacara Pengibaran bendera ini adalah Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tahun 2026 tingkat Kabupaten di Halaman Kantor Pemkab Kulon Progo, Senin (2/3/2026) kemarin.
Dalam upacara itu, bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Kulon Progo Dr. H. R. Agung Setyawan, Komandan Upacara Danramil 09/Galur Kapten Inf Ngasiman dan Perwira Upacara Pa Sandi Letda Inf Adi Mardiyanto.
Sedangkan peserta upacara dari Korsik Gabungan Kodim 0731/Klp dan Sat Pol PP, Kodim 0731/Klp, Polres dan ASN Pemkab Kulon Progo
Amanat Gubernur DIY dibacakan oleh Irup antara lain, mengawali Perayaan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Sri Sultan mengajak marilah bersama-sama memberikan penghormatan kepada “Bunga Putra Bangsa”, yang telah melayani dan berkorban demi Ibu Pertiwi, seraya mendoakan agar mereka memperoleh pahala sesuai amal-baktinya, serta diterima di haribaan Tuhan Yang Maha Esa.
Dijelaskan oleh Sri Sultan dalam amanatnya dibacakan Bupati Kulon Progo, bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949, merupakan salah satu momentum bersejarah pergerakan kemerdekaan, dengan DIY sebagai episentrumnya.
“Dari dimensi historikal, peristiwa 1 Maret 1949, adalah sebuah upaya perlawanan anak bangsa, sekaligus sebagai upaya membuka mata dunia internasional, yang menunjukkan, bahwa Indonesia memang masih ada,” sebutnya.
“Atas perlawanan itulah, Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda, agar kembali berunding pasca melancarkan Agresi Militer-nya yang kedua, hingga pada akhirnya dalam Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia,” tambah Sri Sultan.
Dikatannya, bahwa hari ini, tantangan kedaulatan hadir dalam bentuk yang lebih kompleks. Percaturan geopolitik global, semakin dinamis. Ketergantungan ekonomi antar negara semakin dalam, transformasi digital mengubah lanskap sosial, ekonomi, bahkan politik.
Dalam situasi demikian, lanjut Sri Sultan, kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai penguasaan wilayah, melainkan sebagai kapasitas mengelola perubahan secara mandiri dan bermartabat.
Penegakan kedaulatan negara pada era ini terletak pada konsistensi kita menjaga integritas, memperkuat ketahanan ekonomi, membangun kohesi social dan memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kemaslahatan rakyat.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan berkah serta rahmat-Nya, agar bangsa ini senantiasa ditunjukkan jalan lurus, dalam memaknai dan mengaktualisasi Penegakan Kedaulatan Negara, melalui karya nyata,” tutup Bupati Kulon Progo. (Hmi)
