Jakarta, NEWSTV.ID – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua, dan seorang jurusita di Depok pada awal Februari 2026 bukan sekadar peristiwa hukum biasa. Peristiwa itu laksana puncak gunung es yang menyingkap persoalan laten dalam praktik pelaksanaan eksekusi perkara perdata di pengadilan negeri—sebuah fase krusial yang justru kerap menjadi titik paling menentukan sekaligus paling rentan.
Berperkara di pengadilan bukanlah perjalanan singkat. Ia kerap diibaratkan memasuki rimba yang panjang dan melelahkan. Namun, seberat apa pun prosesnya, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi pintu akhir menuju kepastian hukum. Di titik inilah eksekusi mengambil peran vital: memastikan kemenangan hukum tidak berhenti sebagai teks dalam amar putusan, tetapi benar-benar terwujud dalam kenyataan.
Dalam hukum acara perdata, kewenangan pelaksanaan eksekusi berada sepenuhnya di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan ini bukan hanya administratif, melainkan juga menentukan hidup-matinya hak pihak yang telah menang dalam perkara. Namun justru karena sifatnya yang strategis dan sentral, pelaksanaan eksekusi sejak lama menyimpan dinamika dan problematikanya sendiri.
Pada era awal kemerdekaan hingga dekade 1980-an, pelaksanaan putusan pengadilan relatif minim perlawanan. Pihak yang kalah umumnya tunduk terhadap amar putusan. Resistensi terhadap eksekusi hampir tidak terdengar, baik secara fisik maupun normatif.
Memasuki dekade 1990-an, situasi mulai berubah. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat beriringan dengan meningkatnya resistensi terhadap pelaksanaan eksekusi. Perlawanan muncul dalam berbagai bentuk—mulai dari langkah hukum hingga penolakan di lapangan—yang sering kali membuat eksekusi tertunda bahkan gagal terlaksana.
Pada masa itu, perhatian publik terhadap pelaksanaan eksekusi begitu besar. Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi peradilan turut terseret dalam perdebatan, terutama terkait munculnya praktik “surat sakti” Ketua Mahkamah Agung yang dianggap dapat menentukan terlaksana atau tidaknya suatu eksekusi. Fenomena ini menuai kritik karena dinilai berpotensi menjadi bentuk intervensi terhadap kewenangan Ketua Pengadilan Negeri, padahal secara normatif hukum acara perdata menegaskan bahwa eksekusi berada sepenuhnya di bawah kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
Era reformasi membawa perubahan signifikan. Akademisi mulai masuk ke tubuh Mahkamah Agung, dan pada awal 2000-an, figur akademisi seperti Prof. Bagir Manan dipercaya memimpin Mahkamah Agung. Salah satu penegasan penting pada masa ini adalah bahwa pelaksanaan eksekusi sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dan tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk Ketua Mahkamah Agung.
Penegasan ini memperkuat independensi di tingkat pengadilan negeri. Namun di sisi lain, kewenangan yang sangat besar tanpa regulasi teknis yang rinci berpotensi melahirkan ruang abu-abu. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi sering kali sangat kasuistik dan bergantung pada sikap serta kebijakan personal pimpinan pengadilan.
Tidak dapat dimungkiri, di tengah ketiadaan standar waktu, mekanisme pembiayaan yang transparan, dan tahapan yang terukur, muncul persepsi publik tentang adanya praktik-praktik menyimpang. Permohonan eksekusi kadang memerlukan waktu yang lebih panjang dibanding proses persidangan itu sendiri. Biaya yang tidak terstandarisasi menimbulkan ketidakpastian, bahkan membuka celah penyalahgunaan kewenangan.
Meski demikian, tidak semua praktik berjalan dalam koridor negatif. Terdapat pula contoh kepemimpinan pengadilan yang tegas dan bersih, yang melaksanakan eksekusi semata-mata berdasarkan ketentuan hukum dan biaya resmi, serta berani mengambil langkah tegas terhadap pihak yang menghambat pelaksanaan putusan.
Pelaksanaan eksekusi sejatinya adalah jantung dari kepastian hukum. Tanpa eksekusi, putusan pengadilan hanya akan menjadi dokumen tanpa daya paksa. Oleh karena itu, kondisi yang memprihatinkan tidak boleh dibiarkan berlarut.
Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas tertinggi memiliki peran strategis untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan eksekusi. Sebagaimana pernah diterapkan dalam pembatasan waktu penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung, pendekatan serupa dapat diterapkan pada tahapan eksekusi: penetapan standar waktu, transparansi biaya, prosedur baku, serta mekanisme pengawasan yang efektif.
Koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat menjadi instrumen penting untuk meminimalkan subjektivitas sekaligus memperkuat akuntabilitas. Dengan demikian, kewenangan besar yang dimiliki pimpinan pengadilan tetap berjalan dalam koridor transparansi dan integritas.
Peristiwa OTT di Depok menjadi alarm keras bahwa fase eksekusi adalah titik rawan yang tidak boleh diabaikan. Keadilan tidak cukup hanya diputuskan; ia harus dilaksanakan. Dan pelaksanaan itu harus bebas dari kepentingan pribadi, transaksi tersembunyi, maupun tekanan non-yuridis.
Marwah peradilan terletak pada konsistensi antara putusan dan pelaksanaannya. Ketika eksekusi dijalankan secara profesional, transparan, dan terukur, kepercayaan publik akan tumbuh. Sebaliknya, ketika ia menjadi ruang abu-abu, legitimasi lembaga peradilan ikut tergerus.
Reformasi peradilan belum selesai. Eksekusi perkara perdata adalah salah satu medan penting yang menuntut pembenahan serius—demi memastikan bahwa setiap kemenangan hukum benar-benar bermuara pada keadilan yang nyata.
Oleh: M. Amin Nasution, S.H., M.H. (Advokat)
