Newstv.id, Sleman – Manajemen BPR Bank Sleman kini menuai sorotan tajam. Pasalnya, badan usaha perbankkan milik Pemerintah Kabupaten Sleman, ternyata pilihan kasih terhadap keberadaan jurnalis yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di wilayah Kabupaten Sleman.
Hal itu terungkap saat manajemen BPR Bank Sleman melaksanakan acara launching Aplikasi e-Kalurahan dan pengundian hadiah Tabungan Mutiara berhadiah mobil Xpander di Ramada by Wyndham Hotel Yogyakarta, Rabu (7/1/2026) kemarin.
Acara yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa diliput langsung oleh sejumlah jurnalis yang memang sehari-hari meliput di lingkup Pemkab Sleman termasuk di beberapa instansi pemerintah setempat hingga ke badan usaha milik Pemkab Sleman.
Ironisnya, keberadaan jurnalis di tengah acara launching dan penarikan undian tabungan justru ada diantaranya mendapat perlakuan yang kurang adil. Hal ini jelas terlihat, pihak manajemen Bank Sleman hanya memperlakukan jurnalis yang tergabung dalam PWI sedangkan jurnalis yang dari organisasi lain merasa tidak dianggap keberadaannya.
Perlakuan yang demikian inilah memicu kecemburuan. Terlebih, kehadiran jurnalis non anggota PWI juga berkontribusi sama dalam tanggung jawabnya menyiakan berita yang diselenggarakan oleh pihak Bank Sleman hari itu.
“Selama ini kita juga berkontribusi besar kepada Pemkab Sleman dalam membantu publikasi kegiatan positif mereka. Termasuk kegiatan di Bak Sleman ini. Tapi saat acara yang digelar kemarin, jurnalis dari PWI saje yang diberikan pelayanan lkus sedangkan non PWI dicueki, jelas ada pilih kasih disini,” ujar sejumlah awak jurnalis yang tidak tergabung dalam PWI.
Kecemburuan itu semakin memuncak manakala pihak panitia acara dari Bank Sleman mengedar daftar hadir para jurnalis untuk diisi. Dan, yang diberi kesempatan mengisi daftar hadir hanya jurnalis dari anggota PWI sedangkan jurnalis dari IWOI dilewati begitu saja.
H.M. Abdul Muhiz yang juga jurnalis senior turut menanggapi masalah ini. Menurutnya, ada penafsiran keliru di lingkungan pemerintah daerah termasuk Pemkab Sleman dan badan usahanya menilai keberadaan jurnalis. Langsiran keliru itu, dianggap bahwa hanya jurnalis anggota PWI inilah yang jurnalis resmi, legal dan patut diakui.
“Itu keliru. Karena dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pera Indonesia tidak ada pasak yang mengatur bahwa wartawan resmi adalah harus anggota PWI. Tetapi dalam pasal UU Pers tersebut menyebutkan bahwa wartawan berhak memilih salah satu organisasi Pers. Bahkan boleh tidak ikut dalam organisasi Pers,” jelas H.M. Abdul Muhiz.
Dikatakan jurnalis apabila seseorang itu melaksanakan tugas jurnalistik secara rutin dan mbuat berita di media yang sama.
“Artinya media tempat dia bekerja. Secara rutin ya. Dan medianya benar-benar media Pers dengan badan hukum Pers. Jadi jangan lihat organisasinya, tapi rutinitasnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang jurnalis,” sebut mantan jurnalis Harian Surabaya Pagi, Jawa Timur ini.
Karena itulah, H.M. Abdul Muhiz menyayangkan sikap manajemen Bank Sleman dalam memperlakukan jurnalis yang hadir meliput kegiatan yang dihadiri oleh Wabup Sleman itu.
Semantara itu, Ketua DPD IWO Indonesia Sleman, Yupiter Ome yang diminta tanggapannya mengaku dirinya sudah menyampaikan hal ini ke pihak manajemen Bank Sleman. Oleh pihak Bank Sleman sebut Ome telah menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan melakukan hal sama di masa akan datang.
Sebagai ketua salah satu organisasi Pers, Ome pun mengaku kecewa atas sikap pihak manajemen Bank Sleman yang memperlakukan jurnalis tidak sama di hadapan mereka. Jika ada diantara jurnalis yang diberi kesempatan mengisi daftar maka yang ada saat itu harus semua diberi.
“Jangan pilih kasih dan dilewati begitu saja dun hadapan mata mereka. Terlebih, kehadiran mereka juga menulis berita dan menayangkan di medianya masing-masing,” kata Ome. (HMI)
