Bandung Barat – Pengaduan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, kini menjadi perhatian publik. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cihampelas yang akrab disapa Kang Iki Kodok, Selasa/24/02/2026.
Menurut Kang Iki, laporan yang diterimanya menyebutkan bahwa menu makanan yang dibagikan kepada KPM dalam beberapa waktu terakhir diduga tidak sesuai dengan standar dan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami menerima aduan dari beberapa KPM yang merasa menu yang diberikan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang sudah ditentukan. Ini tentu menjadi perhatian serius. Jangan sampai hak masyarakat dikurangi,” tegas Kang Iki saat dimintai keterangan.
Ia menyampaikan, sebagai organisasi kemasyarakatan, pihaknya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi jalannya program pemerintah agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
“Kami menghimbau kepada pihak dapur SPPG se-Kecamatan Cihampelas agar menjalankan program ini sesuai aturan dari pemangku kebijakan. Jangan sampai ada pengurangan kualitas maupun kuantitas. Dampaknya jelas dirasakan langsung oleh KPM,” ujarnya.
Kang Iki menambahkan, para penerima manfaat bukan tidak memahami aturan. Mereka mengetahui adanya standar harga dan komposisi menu yang telah ditetapkan pemerintah dalam program MBG. Karena itu, ketika menu yang diterima dinilai tidak sesuai, muncul kekecewaan yang berujung pada pengaduan “Ini bukan asumsi. KPM sendiri yang mengadu karena mereka tahu ada ketentuan harga dan standar gizi. Artinya, ada sesuatu yang perlu dievaluasi,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan anggaran yang telah dialokasikan, masyarakat berharap kualitas makanan yang diberikan memenuhi unsur gizi seimbang serta layak konsumsi.
Sejumlah KPM yang enggan disebutkan namanya mengaku dalam beberapa hari terakhir menu yang diterima terkesan sederhana dan tidak mencerminkan nilai anggaran yang beredar di informasi publik. Mereka berharap ada transparansi dari pihak pengelola dapur terkait rincian menu dan standar biaya.
Menanggapi hal tersebut, PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cihampelas meminta pihak terkait, termasuk pengelola dapur SPPG dan instansi pengawas, segera melakukan evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Kami tidak ingin program baik ini tercoreng. Justru kami ingin memastikan program pemerintah berjalan maksimal dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tutup Kang Iki.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur SPPG di Kecamatan Cihampelas belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. ( Team news tv jabar )
