Maros, Sulawesi Selatan — Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maros yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, masyarakat setempat diimbau agar lebih berhati-hati dalam memilih calon bupati. Nirwana, S.H., Sekretaris Aliansi Advokasi Demokrasi Indonesia (AKSI-MAROS), menyampaikan peringatan ini dengan menyoroti kekhawatiran atas semakin kuatnya cengkeraman dinasti politik dalam kepemimpinan daerah, yang dapat berdampak negatif pada proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Nirwana mengajak masyarakat Maros untuk mempertimbangkan calon pemimpin yang berintegritas, transparan, serta mampu memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa saat ini, jabatan-jabatan strategis baik di eksekutif maupun legislatif di Maros masih didominasi oleh satu lingkup keluarga. “Posisi bupati dipegang oleh sang ayah, sementara Ketua DPRD dijabat oleh anaknya. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi proses check and balance dalam pemerintahan,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, mempersempit ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Ia khawatir bahwa kepentingan rakyat dapat tersingkirkan oleh konflik kepentingan akibat dinasti politik ini. “Masyarakat Maros harus waspada terhadap risiko konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Dinasti politik ini berpotensi menghalangi transparansi serta menekan aspirasi masyarakat,” ungkap Nirwana.
Selain itu, Nirwana menyoroti beberapa kebijakan di Maros yang diduga lebih menguntungkan kelompok tertentu. Menurutnya, banyak program pembangunan dan proyek infrastruktur di daerah ini yang cenderung hanya bermanfaat bagi keluarga pejabat dan kroni-kroni mereka. Hal ini dinilai membuktikan urgensi bagi masyarakat untuk memilih calon yang memiliki visi membangun Maros yang lebih inklusif dan bebas dari politik dinasti.
AKSI-MAROS juga mencatat bahwa kehadiran dinasti politik menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan yang dihasilkan tampak tertutup dan terkesan hanya diputuskan dalam lingkup keluarga, mengesampingkan dialog publik yang seharusnya menjadi elemen penting dalam demokrasi.
“Di Pilkada ini, masyarakat Maros memiliki kesempatan besar untuk mencegah berlanjutnya sistem oligarki keluarga dalam pemerintahan. Hak suara rakyat adalah kunci untuk menentukan masa depan Maros yang lebih terbuka, transparan, dan mengutamakan kepentingan bersama,” tegas Nirwana. Ia pun mendorong warga untuk lebih kritis dalam menilai rekam jejak para calon bupati, demi mencegah dominasi kekuasaan yang terpusat pada kepentingan keluarga.
Dengan harapan bahwa suara kritis ini akan membuka mata masyarakat, Nirwana mengimbau pemilih Maros untuk bersikap selektif dalam memilih pemimpin. Pilkada Maros 2024 dinilai sebagai momentum penting untuk menghadirkan perubahan positif, di mana pemimpin yang terpilih adalah mereka yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan mampu membawa perubahan nyata bagi daerah ini.
(Andi Mawang Batara Soli)