Padangsidimpuan, NEWSTV.ID – Langkah cepat Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang langsung menurunkan Wali Kota, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ke Dusun Sibulu Tolang, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Namun di sisi lain, respons tersebut juga memunculkan pertanyaan publik terkait lamanya persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Guru SDN 200508 sekaligus warga Sibulu Tolang, Fofogo Waruwu, bangunan yang selama ini digunakan sebagai tempat belajar merupakan bangunan swadaya masyarakat yang telah berdiri sejak tahun 2003. Selama lebih dari dua dekade, bangunan tersebut digunakan sebagai kelas jauh untuk mendekatkan akses pendidikan bagi anak-anak setempat.
Fakta bahwa kondisi tersebut telah berlangsung bertahun-tahun menimbulkan diskusi di tengah masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan mengapa persoalan akses jalan, sarana pendidikan, administrasi kependudukan, hingga legalitas lahan baru menjadi perhatian serius setelah muncul pemberitaan dan menjadi perbincangan publik.
Dalam survei lapangan yang dilakukan pada 08 Juni 2026, Pemerintah Kota Padangsidimpuan menginstruksikan sejumlah langkah penanganan, mulai dari pembukaan akses jalan, perencanaan ruang belajar yang layak, verifikasi dokumen kependudukan warga, hingga penelaahan aspek legalitas lahan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Jurnalis Independen Nusantara Sumatera Utara (DPW IJEN Sumut), Ismed Harahap, menilai bahwa langkah tersebut merupakan tindakan positif yang patut diapresiasi. Namun demikian, momentum ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap persoalan-persoalan pelayanan dasar di wilayah terpencil.
“Yang menjadi perhatian bukan semata-mata respons cepatnya, tetapi bagaimana persoalan yang telah berlangsung lama dapat teridentifikasi lebih awal tanpa harus menunggu menjadi sorotan publik,” ujarnya, melalui seluler, Selasa, (09/06/2026).
Di sisi lain, Pemerintah Kota Padangsidimpuan menjelaskan bahwa kondisi geografis yang sulit serta belum tersedianya akses jalan yang memadai menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di kawasan tersebut.
Terlepas dari perdebatan yang muncul, masyarakat berharap survei lapangan dan rencana aksi yang telah diumumkan tidak berhenti pada tahap perencanaan semata. Warga menantikan realisasi nyata berupa akses jalan yang memadai, fasilitas pendidikan yang layak, serta peningkatan pelayanan publik yang berkelanjutan.
Peristiwa Sibulu Tolang menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan bukan hanya soal kecepatan merespons setelah masalah muncul ke permukaan, tetapi juga kemampuan mendeteksi dan menyelesaikan persoalan sebelum menjadi perhatian publik yang luas. (AHN)
