Takalar/Newst.id—Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar sosialisasi pencegahan pelanggaran hukum pemilu 2024 dengan tema besar netralitas dalam pemilu bagi ASN, Polri, dan perangkat desa. Acara ini berlangsung di Aula pemda Daerah Kabupaten Takalar dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Dr. Muhammad Hasbi S STP M.a.p M,Kom, Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Takalar, Pak Sri Muhammad fajar perwakilan dari Kejaksaan Negeri Takalar, dan Fathah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar. Sosialisasi ini diadakan sebagai bentuk persiapan dan pengawasan untuk menjamin proses pemilu yang bersih dan bebas dari penyimpangan.
Dalam sambutannya, Dr. Muhammad Hasbi S STP M.a.p M,Kom, menekankan pentingnya netralitas, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta aparat kepolisian, dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Menurutnya, seluruh pihak terkait, baik pemerintah maupun penyelenggara pemilu, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik dalam proses demokrasi. “Netralitas ASN dan aparat hukum adalah landasan utama bagi terwujudnya pemilu yang jujur. Kami berharap seluruh elemen dapat memahami peran mereka dalam mengawal pemilu agar bebas dari tekanan politik,” ujarnya.
Acara sosialisasi ini juga menghadirkan Kepala Seksi Propam Polres Takalar, Pak Sri Muhammad fajar yang menekankan bahwa kepolisian memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilu berlangsung. Ia menyampaikan komitmen dari Polres Takalar untuk tetap netral dan menghindari segala bentuk intervensi politik, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pak Sri Muhammad fajar menambahkan, kepolisian akan berperan aktif dalam mengawasi pelanggaran pemilu dan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Pihak Kejaksaan Negeri Takalar, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan kesiapan institusinya untuk mendukung penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu. Kejaksaan akan mengawal proses hukum jika terdapat pelanggaran, terutama yang melibatkan aparatur negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejaksaan berharap melalui sosialisasi ini, semua pihak dapat lebih memahami batasan hukum serta dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
Ketua KPU Bapak Fathah Kabupaten Takalar juga turut menyampaikan pentingnya sosialisasi ini sebagai langkah preventif dalam menghadapi pemilu 2024. Menurutnya, KPU akan terus meningkatkan edukasi terkait aturan dan ketentuan pemilu bagi masyarakat, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam memilih serta larangan bagi ASN, Polri, dan perangkat desa untuk berpihak. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa dipengaruhi pihak tertentu.
Di akhir acara, para peserta sosialisasi juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya terkait peraturan dan sanksi yang berlaku jika terjadi pelanggaran netralitas. Sesi diskusi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman serta komitmen semua pihak dalam menjalankan aturan secara konsisten. Sekda Takalar menyampaikan bahwa diskusi seperti ini sangat penting sebagai wadah berbagi informasi antara pihak pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap dapat menciptakan suasana pemilu yang kondusif, aman, dan bersih dari segala bentuk pelanggaran hukum. Komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat serta sinergi antara pemerintah, KPU, kepolisian, dan kejaksaan diharapkan dapat mengantarkan pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang bermartabat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat.
(Muz)
Tim Siber
