Takalar,Newstv.id—Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar Menggugat (AMPTM) menyuarakan penolakannya terhadap sejumlah rencana pembangunan gedung pemerintahan di Kabupaten Takalar. Mereka menilai, rencana tersebut tidak tepat sasaran dan mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, baik secara nasional maupun daerah.
Salah satu sorotan utama adalah rencana pembangunan gedung baru Kantor Bupati Takalar senilai Rp50 miliar yang direncanakan pada tahun 2026. AMPTM menegaskan, proyek itu tidak mementingkan rakyat dan hanya menguras anggaran daerah di saat banyak kebutuhan dasar masyarakat yang jauh lebih mendesak.
Selain itu, AMPTM juga menolak rencana pembangunan gedung DPRD Takalar yang saat ini sudah masuk tahap perencanaan. Menurut mereka, gedung baru DPRD tidak memiliki urgensi dan sama sekali tidak berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Gedung mewah bukanlah jawaban dari permasalahan masyarakat, justru jalan rusak dan infrastruktur dasar yang harus jadi prioritas,” tegas mereka.
Dalam tuntutannya, AMPTM meminta agar Bupati Takalar bersama Ketua DPRD dan seluruh anggotanya lebih memprioritaskan penganggaran untuk kebutuhan rakyat. Salah satunya adalah perbaikan jalan di Kecamatan Mappakasungu, Kelurahan Takalar, yang hingga kini kondisinya memprihatinkan dan kerap dikeluhkan warga.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar pemerintah daerah menganggarkan pemasangan lampu jalan di wilayah yang sama. Menurut AMPTM, minimnya penerangan jalan telah menimbulkan keresahan masyarakat karena meningkatkan potensi rawan kecelakaan maupun tindak kriminal di malam hari.
Tuntutan serupa juga disuarakan terkait kondisi infrastruktur di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, khususnya di Kelurahan Pattene. AMPTM menilai pemerintah daerah terkesan tutup mata terhadap kondisi jalan rusak yang sudah lama meresahkan warga dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Selain menyoroti infrastruktur, AMPTM juga menuntut transparansi anggaran. Mereka meminta penjelasan terbuka dari Bupati Takalar dan DPRD terkait efisiensi anggaran sebesar Rp16 miliar yang dinilai masih penuh tanda tanya. Menurut mereka, rakyat berhak tahu ke mana anggaran daerah digunakan, agar tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan.
Reporter
Muzakkir Dahlan
