BERITA  

Edukasi JKN di Desa Lumban Dolok Sihar Sitorus Tegaskan Akses Kesehatan Hak Konstitusional Warga

Edukasi JKN di Desa Lumban Dolok Sihar Sitorus Tegaskan Akses Kesehatan Hak Konstitusional Warga | Newstv Indonesia
Edukasi JKN di Desa Lumban Dolok Sihar Sitorus Tegaskan Akses Kesehatan Hak Konstitusional Warga | Newstv Indonesia

 

SIABU – Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P. H. Sitorus, bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Lumbandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB ini digelar untuk memperluas edukasi program JKN. Fokus utama acara adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai hak, kewajiban, dan alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa.

Hak Dasar dan Pengawasan Layanan
Dalam arahannya, Sihar Sitorus menegaskan bahwa akses kesehatan yang layak adalah hak konstitusional setiap warga negara. Sinergi antara DPR RI dan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terkendala biaya saat berobat. Kehadiran langsung di Desa Lumbandolok ini juga menjadi wadah pengawasan untuk melihat langsung kualitas pelayanan kesehatan di lapangan.

Perwakilan BPJS Kesehatan dalam pemaparannya fokus pada kemudahan layanan berbasis digital. Warga diperkenalkan dengan aplikasi Mobile JKN, kanal sapaan digital, serta mekanisme administrasi terbaru. Penjelasan ini bertujuan untuk memotong birokrasi dan mempercepat proses administrasi di fasilitas kesehatan.

Sesi Dialog yang Interaktif
Ratusan warga Desa Lumbandolok memadati lokasi acara dengan antusias tinggi. Pada sesi tanya jawab, masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk berdialog langsung mengenai berbagai kendala lapangan. Beberapa topik yang mendominasi meliputi kejelasan status kepesertaan, prosedur mutasi data, hingga mekanisme pengalihan kartu mandiri ke segmen bantuan pemerintah.

Melalui kegiatan ini, Komisi IX DPR RI bersama BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu jaminan kesehatan. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam mengurus jaminan kesehatan serta meningkatkan respons layanan di wilayah Mandailing Natal.
(A.H/I.H)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *