Padangsidimpuan, NEWSTV.ID — Dalam upaya memperkuat sistem pendataan kesejahteraan sosial yang akurat dan terpadu, Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengolahan Data Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini berlangsung di Aula MAN 2 Padangsidimpuan, Rabu (28/05/2025). Kegiatan pelatihan diikuti oleh 79 operator dari seluruh desa dan kelurahan di Kota Padangsidimpuan.
Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai fondasi menuju terwujudnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan integrasi lintas lembaga antara Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kemenko PMK, guna mewujudkan satu data nasional yang valid, mutakhir, dan akuntabel.
Pelaksanaan pelatihan ini, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, Zufri Nasution, S.Pd. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kualitas data kesejahteraan sosial merupakan pondasi utama bagi keberhasilan program bantuan pemerintah. Menurutnya, peran operator desa dan kelurahan sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi sosial masyarakat.
“DTKS bukan hanya sekadar kumpulan data. Ia adalah cermin dari realitas sosial masyarakat kita. Maka dari itu, akurasi dan kejujuran dalam penginputan data adalah kunci. Melalui pelatihan ini, kami ingin membekali para operator dengan pemahaman teknis dan etika pendataan,” ujar Zufri Nasution di hadapan peserta pelatihan.
Zufri juga menambahkan bahwa dengan bergulirnya DTSEN, Pemerintah Kota Padangsidimpuan siap mendukung penuh integrasi data nasional yang lebih transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap pelatihan ini menjadi titik awal penguatan kapasitas lokal dalam sistem digitalisasi kesejahteraan sosial.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberikan pemaparan mendalam tentang konsep dan struktur DTSEN. Dalam sesi tersebut, Kepala BPS, Aris Saryono menjelaskan bahwa DTSEN merupakan hasil kolaborasi data dari DTKS, basis data statistik BPS, dan data Kemenko PMK. DTSEN bertujuan menjadi satu-satunya rujukan resmi bagi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial maupun kebijakan pengentasan kemiskinan.
“Dengan DTSEN, pemerintah tidak lagi bekerja berdasarkan data sektoral yang terpisah-pisah. Kita mendorong transformasi menuju satu data Indonesia yang menyatu, lintas sektoral, dan akurat,” jelas Kepala BPS. Ia menegaskan bahwa keterlibatan daerah, seperti Kota Padangsidimpuan, sangat penting dalam menyukseskan program ini.
Sementara itu, narasumber yang juga Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, Eva Julianti Hasibuan, S.Sos., menjabarkan proses teknis pemutakhiran DTKS yang harus dilakukan secara berkala. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam verifikasi dan validasi data agar program sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di lapangan.
Eva juga menjelaskan bahwa DTKS merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan subsidi lainnya. “Ketika data yang kita kelola valid, maka program-program yang dijalankan pemerintah pun menjadi lebih efektif dan efisien,” tuturnya.
Para peserta pelatihan yang berasal dari 79 desa dan kelurahan se-Kota Padangsidimpuan tampak antusias mengikuti setiap sesi. Mereka dibekali dengan materi teknis penggunaan aplikasi pendataan DTKS, metode verifikasi lapangan, serta pemahaman dasar tentang integrasi DTSEN.
Pelatihan ini juga menjadi wadah diskusi antara para operator dan narasumber untuk menyampaikan kendala yang selama ini dihadapi di lapangan, seperti kendala jaringan, kurangnya literasi digital, hingga dinamika sosial dalam proses pendataan. Para narasumber merespons secara langsung dan memberikan solusi aplikatif.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan operator lapangan dapat lebih profesional dan akurat dalam menjalankan tugas mereka. Pemutakhiran DTKS yang baik akan memperkuat kredibilitas data kesejahteraan di tingkat nasional, sehingga kebijakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Zufri Nasution kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam mendukung transformasi digital bidang kesejahteraan sosial. Ia berharap pelatihan ini menjadi model pembelajaran berkelanjutan bagi daerah lain dalam menyambut implementasi DTSEN secara nasional.
Kepala BPS, Aris Saryono, pun mengapresiasi komitmen dan keseriusan Kota Padangsidimpuan dalam mendukung satu data Indonesia. Menurutnya, sinergi antarlembaga dan peran aktif daerah adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan DTSEN sebagai sumber data tunggal nasional.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta pelatihan untuk menjaga integritas dalam pengelolaan data sosial dan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan sistem kesejahteraan sosial berbasis data yang inklusif dan berkelanjutan.
Jurnalis: Andi Hakim Nasution
