NewsTv – Ketika deru mesin MotoGP menggema di Sirkuit Mandalika, dunia melihat Indonesia sebagai tuan rumah berkelas dunia. Namun di balik sorotan kamera dan tepuk tangan penonton, tersimpan realitas yang lebih kompleks: konflik lahan, ketimpangan manfaat ekonomi, dan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh proyek “destinasi kelas dunia” ini. Pariwisata, yang dulu sekadar dipahami sebagai hiburan dan penggerak ekonomi lokal, kini telah menjadi arena politik global tempat negara membangun citra dan menegosiasikan kekuasaan di hadapan dunia (Gössling & Hall, 2022).
Data World Travel & Tourism Council (WTTC, 2024) menunjukkan kontribusi pariwisata mencapai 10% terhadap PDB global dan menyerap lebih dari 330 juta tenaga kerja. Angka ini menegaskan posisi strategis sektor ini dalam ekonomi dunia. Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui program Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berharap pariwisata menjadi mesin pertumbuhan baru.
Namun, seperti yang tampak di Mandalika menjadi refleksi politik pariwisata global di tingkat nasional, di mana pembangunan fisik dan pencitraan sering kali lebih diutamakan daripada transformasi sosial yang inklusif. Analisis berikut menelaah Mandalika sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana kekuasaan, modal, dan legitimasi berinteraksi dalam praktik pembangunan pariwisata di negara berkembang.
Mandalika sebagai Soft Power dan “Panggung” Politik Global
MotoGP Mandalika bukan sekadar ajang olahraga; ia adalah panggung diplomasi dan simbol ambisi Indonesia untuk menegaskan diri sebagai kekuatan pariwisata baru di Asia. Ajang internasional seperti ini memang terbukti memperkuat reputasi dan menarik investasi (Caraka et al., 2023; Huang & Zhao, 2022). Namun, sebagaimana banyak studi menunjukkan, keberhasilan simbolik kerap menutupi persoalan substantif: ketimpangan sosial, eksklusi komunitas lokal, dan dampak ekologis yang diabaikan (Daher & Hall, 2024).
Soft power sejati bukan hanya tentang tampil modern di hadapan dunia, tetapi juga tentang kemampuan negara menghadirkan keadilan bagi warga yang menjadi bagian dari proyek pembangunan itu sendiri. Tanpa legitimasi sosial, citra global hanyalah etalase rapuh yang mudah retak oleh kritik publik dan media internasional.
Politik Ekonomi dan “Kebocoran” Manfaat
Model pengembangan berbasis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Mandalika memberikan insentif besar bagi investor untuk mempercepat pembangunan. Berdasarkan data ITDC (2024), investasi mencapai Rp 5,4 triliun dengan mayoritas dana berasal dari investor asing dan BUMN. Namun, sebagaimana diperingatkan oleh Hampton & Jeyacheya (2021), skema seperti ini sering menimbulkan fenomena economic leakage keuntungan mengalir keluar kawasan sementara masyarakat lokal hanya mendapat sisa dari rantai ekonomi.
Di tingkat lokal, banyak warga Mandalika berperan sebagai tenaga kerja informal dan pelaku usaha kecil tanpa akses modal maupun pelatihan. Indikator pertumbuhan ekonomi makro memang meningkat, tetapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan pariwisata tanpa dimensi keadilan sosial akan selalu melahirkan ketimpangan baru.
Kontestasi Ruang dan Legitimasi Publik
Pembangunan Mandalika tidak terlepas dari konflik ruang dan klaim kepemilikan lahan. Sejumlah laporan menunjukkan dugaan pelanggaran hak masyarakat adat Sasak dan pemaksaan relokasi menjelang event internasional (Mongabay, 2023, 2024; Human Rights Watch, 2023). Sementara ITDC (2022) menegaskan bahwa semua proses pengadaan lahan telah melalui mekanisme hukum yang sah. Ketegangan ini memperlihatkan jurang antara legalitas formal dan keadilan substantif.
Dalam pariwisata global modern, social accountability menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi negara (Scheyvens & Hughes, 2022). Reputasi internasional bukan hanya dibangun lewat promosi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan keadilan prosedural dan ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat lokal.
Keberlanjutan dan SDGs : Dari Narasi ke Mekanisme
Laporan UNWTO (2023) dalam kerangka global, pariwisata kerap dikaitkan dengan Agenda 2030 dan Sustainable Development Goals (SDGs). Publikasi UNWTO–UNDP menegaskan bahwa pariwisata dapat berkontribusi pada berbagai target SDGs, tetapi mensyaratkan tata kelola yang memperkuat kemitraan serta memastikan dampak ekonomi-sosial-lingkungan terkelola dengan baik.
Refleksinya untuk Mandalika yaitu narasi “destinasi kelas dunia” seharusnya diikuti mekanisme kelas dunia juga misalnya social safeguard yang jelas, partisipasi bermakna (bukan sekadar sosialisasi), serta indikator keberhasilan yang memasukkan kesejahteraan warga, akses pekerjaan layak, perlindungan budaya lokal, dan daya dukung lingkungan. Tanpa itu, proyek bisa terlihat sukses di permukaan (event jalan, hotel berdiri), tetapi rapuh secara sosial karena tidak membangun konsensus publik.
Tata Kelola Multi-Level dan Partisipasi Publik
Pembangunan pariwisata skala besar melibatkan berbagai aktor lintas-level, mulai dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, investor, hingga komunitas lokal (Pieterse, 2023; Suryade et al., 2022). Dalam konteks Mandalika, koordinasi antar aktor menjadi tantangan utama karena perbedaan kepentingan antara efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi data dan tata kelola partisipatif menjadi kunci agar kebijakan tidak menimbulkan tumpang tindih dan ketimpangan. Mandalika akan menjadi model keberhasilan hanya jika seluruh proses pembangunan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas publik yang nyata.
Tata kelola yang berkeadilan menuntut pengawasan terbuka melalui kanal pengaduan warga, keterlibatan UMKM lokal, dan transparansi dampak sosial-lingkungan. Good governance tidak hanya berbicara tentang efisiensi birokrasi, tetapi juga legitimasi moral: memastikan pembangunan memberi manfaat bagi masyarakat, bukan hanya bagi investor. Prinsip ini penting agar pariwisata menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar alat pencitraan ekonomi. Pembangunan yang berkeadilan akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjamin keberlanjutan sosial di kawasan pariwisata strategis seperti Mandalika.
Penutup
Mandalika menjadi potret ganda dari ambisi dan realitas pembangunan nasional. Di satu sisi, kawasan ini mencerminkan kemampuan Indonesia mengelola event internasional dan memperkuat posisi global melalui diplomasi pariwisata. Namun di sisi lain, ia juga memperlihatkan celah serius dalam keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, yang menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak selalu identik dengan kemajuan sosial.
Sudah saatnya kebijakan pariwisata Indonesia beranjak dari logika branding menuju logika empowerment. Negara perlu memastikan bahwa setiap kilometer jalan yang dibangun, setiap hotel yang berdiri, dan setiap event global yang digelar turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Pembangunan yang berkelanjutan tidak bisa diukur hanya dari investasi, tetapi dari perubahan sosial yang dirasakan oleh warga di tingkat lokal.
Keberhasilan pariwisata sejati harus tercermin dalam keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial-ekologis. Pemerintah perlu menempatkan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan sebagai inti dari tata kelola pariwisata modern. Tanpa itu, pariwisata hanya akan menjadi etalase global tanpa fondasi sosial yang kokoh.
Pariwisata akan menjadi kebanggaan nasional apabila bukan hanya membangun panggung dunia, tetapi juga menciptakan ruang hidup yang adil bagi rakyatnya sendiri. Sebab, tanpa keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, tidak akan pernah ada pembangunan yang benar-benar berkelas dunia.
Daftar Pustaka
Caraka, R. E., Yasin, H., Bakar, A. A., Pardamean, B., & Chen, R. C. (2023). Connectivity, sport events, and tourism development: Evidence from international motorsport events. Cogent Social Sciences, 9(1), 2183565. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2183565
Daher, R., & Hall, C. M. (2024). Mega-events, sustainability, and tourism politics in the Global South. Journal of Sustainable Tourism, 32(2), 145–163. https://doi.org/10.1080/09669582.2024.000000
Gössling, S., & Hall, C. M. (2022). Tourism and global environmental change: Ecological, social, economic and political interrelationships. Routledge.
Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2021). Tourism-dependent development and economic leakage in small island states. Annals of Tourism Research, 87, 103119. https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103119
Human Rights Watch. (2023, April 10). Indonesia: Indigenous people face displacement in Mandalika project. https://www.hrw.org/news/2023/04/10/indonesia-indigenous-people-face-displacement-mandalika-project
Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). (2022, May 30). Klaim lahan Mandalika: ITDC menang atas gugatan Gema Lazuardi. https://www.itdc.co.id/press-release/klaim-lahan-mandalika-itdc-menang-atas-gugatan-gema-lazuardi-20220530152659
Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). (2024). Laporan investasi dan pengembangan KEK Mandalika 2024. ITDC Official Report.
Mongabay. (2023, June 14). Indonesia’s Mandalika megaproject still trampling on Indigenous community’s rights: Report. https://news.mongabay.com/2023/06/indonesias-mandalika-megaproject-still-trampling-on-indigenous-communitys-rights-report
Mongabay. (2024, September 26). As MotoGP heads to Indonesia, Indigenous Sasak brace for another weekend of repression. https://news.mongabay.com/2024/09/as-motogp-heads-to-indonesia-indigenous-sasak-brace-for-another-weekend-of-repression
Pieterse, J. N. (2023). Multi-level governance and tourism development in emerging economies. International Journal of Policy Studies, 15(3), 211–228. https://doi.org/10.1177/2399654423123456
Scheyvens, R., & Hughes, E. (2022). Tourism for development: Reshaping global responsibilities. Routledge.
Suryade, L., Putri, E. I. K., & Satria, A. (2022). The development policy strategy of the sustainability of the Mandalika tourism special economic zone development. Jurnal Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. https://journal.ipb.ac.id/konservasi/article/download/38857/23373
United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2023). Tourism and the Sustainable Development Goals: Journey to 2030 (Updated 2023 edition). UNWTO & UNDP. https://www.unwto.org/tourism-and-sdgs
Wang, H. (2022). Soft power and global tourism diplomacy: How nations build influence through culture and events. Journal of International Relations and Development, 25(4), 677–692. https://doi.org/10.1057/s41268-021-00263-0
World Travel & Tourism Council (WTTC). (2024). Travel & tourism economic impact research. https://wttc.org/research/economic-impact
