PANYABUNGAN –SUMUT
Agenda Reses II Masa Sidang Tahun 2025/2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari Fraksi Partai Golkar, Zubaidah Nasution, di Aula Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Sabtu (16/05/2026), berlangsung emosional. Pertemuan tatap muka tersebut justru menjadi panggung bagi warga untuk menumpahkan keresahan terdalam mereka mengenai ancaman narkoba yang kian mengintai generasi muda di pedesaan.
Selama dua jam penuh, ruang aula desa yang dihadiri sekitar 100 warga—mulai dari alim ulama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga kaum ibu—seketika diselimuti kecemasan kolektif. Isu peredaran barang haram ini mendominasi lembar aspirasi, menggeser sejenak pembicaraan normatif mengenai pembangunan infrastruktur fisik yang biasanya mewarnai kunjungan kerja legislatif.
Kepala Desa Jambur Padang Matinggi, Khoirul Anwar Nasution, secara blak-blakan meminta politisi perempuan itu untuk menjembatani kekhawatiran akut warganya kepada pucuk pimpinan penegak hukum di daerah.
“Kami sangat memohon agar Ibu Zubaidah bersedia menyampaikan keluhan ini langsung kepada Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy agar ada tindakan nyata sebelum anak-anak kami hancur,” tutur Khoirul.
Ketakutan yang sama juga disuarakan oleh Berlian Hasibuan, salah satu warga yang hadir. Baginya, menyelamatkan anak-anak dari ketergantungan narkoba membutuhkan pendekatan kemanusiaan yang memulihkan, bukan sekadar hukuman kurungan yang traumatis.
“Jika ada anak yang terlibat, bagaimana cara pencegahan sedini mungkin? Kami berharap mereka direhabilitasi untuk disembuhkan, bukan langsung dipenjara,” cetus Berlian, menyuarakan naluri perlindungan seorang ibu Mendengar keluhan yang menyayat hati itu, Zubaidah Nasution yang juga seorang ibu, tampak prihatin dan menunjukkan empati mendalam. Srikandi Golkar ini menegaskan komitmennya untuk mengawal isu kemanusiaan ini demi menyelamatkan masa depan generasi muda Madina.
Terkait aspek hukum, alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini meluruskan pemahaman warga bahwa regulasi negara sebenarnya memprioritaskan pemulihan bagi para korban penyalahgunaan narkotika melalui proses rehabilitasi medis serta sosial, sepanjang mereka murni sebagai pemakai dan bukan bagian dari jaringan pengedar. Namun, ia menegaskan tidak ada toleransi bagi para perusak moral masyarakat.
“Ini menjadi catatan penting bagi saya untuk segera diteruskan dan dikoordinasikan dengan pihak berwenang. Namun di sisi lain, saya juga mendesak aparat kepolisian untuk terus bergerak aktif mengejar dan menangkap bandar serta pengedar hingga ke akar-akarnya,” tegas mantan bendahara Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan (IMA Tapsel) Jakarta ini.
Tantangan Anggaran Desa dan Asa Sektor PertanianSelain persoalan sosial, reses ini juga menguak tantangan berat yang dihadapi pemerintahan desa dalam pembangunan fasilitas umum. Camat Panyabungan Utara, Adi Melperi, membeberkan fakta mengenai efisiensi anggaran desa yang terjadi secara signifikan pada tahun anggaran 2026 akibat adanya penyesuaian program dari pemerintah pusat, termasuk implementasi program KDMP.
“Mungkin tahun 2026 ini, kami tidak bisa lagi mengandalkan dana desa untuk pembangunan fisik karena adanya efisiensi. Kami berharap Ibu Zubaidah dapat memperjuangkan aspirasi pembangunan fisik masyarakat di lembaga legislatif,” ungkap Adi Melperi.
Tantangan ekonomi di tingkat akar rumput ini kemudian dijawab dengan munculnya asa baru dari sektor agraria. Ali Umar Batubara, perwakilan warga, menyuarakan nasib masa depan anak-anak yatim di desa melalui kejelasan regulasi dan tata kelola lahan sawit yang telah disiapkan secara khusus untuk mereka. Ali juga meminta kehadiran penyuluh pertanian dan peternakan secara berkala agar petani lokal dapat mengelola lahan terbatas secara lebih modern.
Merespons cepat dinamika ekonomi warga, Zubaidah menunjukkan aksi nyata di tempat dengan menyalurkan tali asih secara spontan kepada pengurus anak yatim desa setempat.
Terkait keresahan para petani mengenai bantuan bibit sawit dari Dinas Pertanian Madina yang dijadwalkan cair dalam pekan ini, dia berjanji akan menggunakan fungsi pengawasannya secara langsung.
“Selesai reses ini, saya akan langsung menelepon pihak Dinas Pertanian untuk melakukan penegasan agar bantuan bibit tersebut bisa segera disalurkan tanpa hambatan,” kata Zubaidah yang langsung disambut riuh tepuk tangan warga.
Sebagai penutup, Zubaidah mengirimkan pesan hangat kepada konstituennya bahwa fungsi keterwakilan seorang anggota Dewan tidak boleh dibatasi oleh formalitas waktu. Ia menegaskan pintu rumah kediamannya di Kelurahan Sipolu-polu akan selalu terbuka lebar untuk berdiskusi dan mencari solusi konkret demi kemajuan serta kedamaian masyarakat tanpa harus menunggu momen reses berikutnya.
Ismed Harahap
