Pemkab Madina Peringati Hari Otonomi Daerah Tahun 2026
Panyabungan,
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menyelenggarakan upacara Peringatan XXX Hari Otonomi Daerah di halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Aek Godang, Desa Parbangunan, Panyabungan, pada Senin, 27 April 2026.
Upacara yang turut dihadiri unsur Forkopimda dengan peserta ASN di lingkungan Pemkab Madina ini dipimpin langsung oleh Bupati H. Saipullah Nasution dan Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Muhammad Suheri sebagai komandan upacara.
Bupati Saipullah dalam amanahnya membacakan pidato Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Peringatan tahun ini mengusung tema: “Memperkokoh Kemandirian Daerah Menuju Indonesia Emas 2045” sebagai refleksi atas perjalanan panjang dalam mewujudkan kemandirian daerah sebagai pilar utama kemajuan bangsa.
Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, Mendagri menyampaikan beberapa pesan penting. Dia menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pembagian kewenangan administratif dari pusat ke daerah, tapi amanah konstitusi yang bertujuan untuk:
1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
1. Memberikan keleluasaan bagi daerah untuk berinovasi sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.
1. Mewujudkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan di daerahnya sendiri.
Mendagri, sebagaimana dalam pidato yang dibacakan Bupati Saipullah, menyatakan masih banyak daerah yang begitu bergantung pada Dana Transfer Pusat. Oleh karena itu, melalui momentum ini, dia menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar:
• Pertama: Terus melakukan terobosan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi di daerah.
• Kedua: Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien dengan memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
• Ketiga: Memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mencegah praktik korupsi dan pungutan liar dalam birokrasi.
“Pemerintah Pusat akan terus memberikan bimbingan, pengawasan, dan dukungan bagi daerah-daerah yang berkomitmen kuat untuk maju. Kita harus bergotong royong agar tidak ada satu daerah pun yang tertinggal dalam perjalanan kita menuju Indonesia Emas,” kata Saipullah menutup pidato Mendagri.
Ismed Harahap
