Dies Natalis ke-73 GMKI Makassar: Kritik Kebijakan Pemerintah dan Tegaskan Sikap terhadap Isu Kebangsaan

NewsTv, Makassar – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar memperingati Dies Natalis ke-73 pada Jumat (20/3/2026). Momentum ini dimanfaatkan sebagai ruang refleksi gerakan sekaligus konsolidasi organisasi dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan.
Perayaan Dies Natalis tahun ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah konkret GMKI sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik.
Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Wilayah VIII Pengurus Pusat (PP) GMKI bersama Ketua Cabang GMKI Makassar menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi bangsa. Mereka menilai beberapa kebijakan pemerintah belum tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
Koordinator Wilayah VIII PP GMKI, Muh. Vicky R., dalam sambutannya menyampaikan bahwa PP GMKI tengah mengkaji dan menyiapkan langkah strategis dalam merespons dinamika global. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diperkirakan akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
Selain itu, PP GMKI juga mengecam tindakan represif terhadap aktivis yang dinilai semakin marak, baik dalam bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi maupun tekanan dari aparat.
Sementara itu, Ketua Cabang GMKI Makassar, Febri Tiring, dalam pidatonya menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan hasil kajian Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Makassar, program MBG dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berpotensi sarat kepentingan politik. Oleh karena itu, GMKI Makassar mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Lebih lanjut, GMKI Makassar juga menyoroti berbagai tindakan represif terhadap aktivis, termasuk dugaan penahanan bermuatan politik oleh aparat kepolisian dan TNI. Selain itu, kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS yang diduga melibatkan oknum aparat menjadi perhatian serius.
GMKI Makassar menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi.