Padang Lawas, NEWSTV.ID – Gelombang besar mengguncang RSUD Sibuhuan. Tiga pucuk pimpinan manajemen keuangan rumah sakit pemerintah tersebut secara mengejutkan mengundurkan diri serentak, Rabu (30/4). Mereka adalah Direktur RSUD dr. Afandi Siregar, Bendahara Pengeluaran Nur Asiyah Ritonga, dan Plt. Kasubbag Keuangan Nurlina Harahap.
Surat pengunduran diri mereka diserahkan langsung ke ruang kerja Bupati Padang Lawas pada sore hari. Kabar ini dibenarkan oleh salah seorang pejabat di lingkungan Kantor Bupati dan telah diterima oleh BKPSDM melalui tembusan surat resmi.
Pengunduran diri ini dianggap mendadak dan tidak lazim. Bahkan, sejumlah pihak menyebutnya sebagai “gelombang tsunami” di tengah banyaknya persoalan yang belum terselesaikan di RSUD.
Rentetan Masalah yang Belum Tuntas
Keputusan mundur para pejabat ini dinilai tidak bijak, mengingat banyak pekerjaan rumah yang masih menumpuk, antara lain:
1. CT Scan Tak Kunjung Turun
Salah satu agenda penting yang belum tuntas adalah pengadaan alat CT Scan yang ditunggu sejak 2024. Menurut keterangan dr. Afandi sebelumnya, alat dari Kementerian Kesehatan itu tinggal menunggu penambahan daya listrik sebagai prasyarat teknis. Bahkan, anggaran untuk kebutuhan tersebut sudah dialokasikan di tahun 2025. Namun hingga kini, realisasi belum tampak.
2. Dokter Spesialis Belum Tersedia
Pengadaan CT Scan juga menuntut kesiapan tenaga dokter spesialis radiologi. Sayangnya, proses rekrutmen masih belum selesai. Hal ini membuat operasional alat, sekalipun sudah tiba, berpotensi terhambat.
3. Puluhan Tenaga Honorer Dirumahkan
Pengunduran diri terjadi di tengah kegaduhan lain: puluhan tenaga kesehatan honorer dirumahkan secara tiba-tiba. Mereka bahkan sempat mengadu ke Bupati dan Wakil Bupati saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar siangnya, Rabu (30/4). Dalam forum itu, hadir pula Ketua DPRD, Inspektorat, serta perwakilan RSUD.
Suasana pertemuan berlangsung tegang, namun harapan sempat muncul setelah Bupati menyampaikan akan mencari solusi agar tenaga honorer bisa kembali dipekerjakan.
4. Masalah Kerja Sama dengan RSU Permata Madina
Kritik juga datang dari pihak eksternal. Hubungan kerja sama dengan RSU Permata Madina, terutama terkait pelayanan darah, belakangan dinilai tidak harmonis. Padahal sebelumnya, hubungan antar kedua rumah sakit pemerintah dan swasta berjalan baik. Namun di bawah kepemimpinan dr. Afandi, muncul kesan sentralisasi keputusan yang menyulitkan koordinasi.
Bersamaan Pemeriksaan BPK, Ada Apa?
Menariknya, pengunduran diri ini bertepatan dengan dimulainya pemeriksaan awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan RSUD. Publik pun mulai berspekulasi, apakah ini bentuk kelelahan, kekecewaan, atau justru langkah menghindari tanggung jawab lebih besar?
Hingga berita ini dirilis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang mengundurkan diri. Upaya konfirmasi ke Nur Asiyah Ritonga melalui nomor selulernya pun tidak mendapat respons.
Pemkab Diminta Segera Bertindak
Kondisi ini menimbulkan kekosongan struktur di posisi vital rumah sakit. Masyarakat dan kalangan legislatif mendesak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk segera mengisi kekosongan jabatan, mengevaluasi tata kelola RSUD, dan menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat.
Sementara itu, perhatian publik terus tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil Pemkab dalam menangani krisis ini.
