Dari pengujian atas pendataan/pemutakhiran data secara elektronik dengan melakukan reviu atas dokumen SK penerima bantuan serta dengan melakukan pengecekan data kependudukan melalui Dinas Dukcapil. Termasuk analisis dokumen pendukung dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Kegiatan bantuan stimulan dan huntap ditemukan berbagai persoalan utamanya terkait dalam hal data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data Kartu Keluarga (KK) yang salah pengimputan dan ganda, dengan selisih anggaran miliaran rupiah.
Hasil konfirmasi kepada Kepala Pelaksana BPBD
Hasil konfirmasi kepada Kepala Pelaksana BPBD menjelaskan, perbaikan data penerima pada SK sebanyak dua nama penerima (satu NIK).. Penerima bantuan mendaftarkan lebih dari satu rumah sebanyak 48 nama penerima (24 NIK), namun yang diproses untuk penyaluran hanya atas satu rumah.
Selain itu, perubahan kategori kerusakan sebanyak 384 nama penerima (183 NIK), namun atas perubahan kategori tersebut tidak dibuatkan SK tersendiri dan diajukan dalam penerbitan SK berikutnya bersama dengan pengajuan nama penerima bantuan lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi BPBD.
NIK ganda sebanyak 24 NIK atau 12 penerima bantuan merupakan penerima bantuan yang mengajukan obyek bangunan yang berbeda, Urainya.
Selain Pemerintah Kota Palu belum memiliki kebijakan berupa aturan/pedoman dalam pendataan/pemutakhiran data penerima bantuan huntap pada waktu itu, Dokumen pengajuan bantuan huntap dari calon penerima bantuan tidak lengkap. Sumber: Bpk.
