Bandung barat – Mirissss!!! Jalan kabupaten yang berada di Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat saat ini hancur total dan seolah tak bertuan. Jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah itu dibiarkan rusak parah, berlumpur, dan berlubang seperti kubangan kerbau, terutama ketika hujan turun. Kondisi ini bukan baru sehari dua hari, melainkan sudah lama dan terus dipelihara dalam kerusakan.
Yang paling memalukan, perbaikan jalan justru dilakukan dengan uang dan tenaga rakyat. Swadaya masyarakat dipaksa menjadi solusi atas kelalaian pemerintah. Ini bukan gotong royong yang membanggakan, melainkan bukti kegagalan negara hadir di tengah warganya sendiri.
“Ini jalan kabupaten, bukan jalan hutan. Tapi keadaannya lebih parah dari jalan kebun. Pemerintah ke mana?” cetus warga dengan nada geram.
Setiap hujan turun, jalan berubah menjadi lintasan lumpur licin yang siap memakan korban. Motor tergelincir, mobil terperosok, anak sekolah dan pekerja dipaksa bertaruh nyawa hanya untuk bisa beraktivitas. Namun ironisnya, tidak satu pun pejabat terlihat turun ke lapangan. Seolah jalan rusak di Selacau bukan bagian dari wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Masyarakat bertanya keras: apakah jalan ini tidak masuk peta? Tidak masuk data? Atau sengaja dihapus dari daftar prioritas karena jauh dari sorotan? Jika anggaran ada, mengapa tidak dikerjakan? Jika tidak ada, mengapa tidak jujur disampaikan ke publik?
Pembiaran ini adalah bentuk penghinaan terhadap masyarakat. Jalan rusak dibiarkan, sementara rakyat diminta bersabar tanpa kejelasan. Lebih menyakitkan lagi, kondisi ini berlangsung di tengah gencarnya jargon pembangunan dan janji manis pejabat yang rajin tampil saat musim kampanye“Jangan tunggu ada korban jiwa dulu baru sibuk pasang papan proyek,” tegas warga lainnya.
Kerusakan jalan ini tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga membunuh pelan-pelan ekonomi warga. Biaya kendaraan membengkak, distribusi terhambat, waktu terbuang, dan emosi rakyat diperas setiap hari. Namun semua penderitaan itu seolah dianggap sepele oleh instansi yang digaji dari uang pajak rakyat.
Masyarakat Desa Selacau dengan tegas menuntut pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya dinas teknis terkait, untuk segera berhenti menutup mata dan telinga. Jangan lagi melempar alasan klasik, jangan lagi berlindung di balik administrasi dan prosedur.
Jalan ini bukan milik pribadi pejabat, melainkan hak masyarakat. Jika pemerintah terus diam, maka wajar jika publik menilai bahwa ada pembiaran sistematis terhadap penderitaan warga.
Hingga rilis ini disampaikan, tidak ada pernyataan resmi, tidak ada tindakan nyata, dan tidak ada kepastian perbaikan. Yang ada hanyalah jalan rusak dan rakyat yang dipaksa bertahan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat menegaskan akan terus bersuara, membuka ke publik, dan menagih tanggung jawab, karena diam berarti membiarkan ketidakadilan terus berkuasa. ( Deni Surya gemilang )
